Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso mengatakan, memasuki tahun 2026, sistem peradilan pidana di Indonesia berada pada fase transisi penting. Hal itu karena KUHP Nasional (UU No I Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No 20 Tahun 2025) telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pemberlakuan dua rezim hukum ini membawa perubahan paradigma pemidanaan dari dominasi pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Ia menuturkan KUHAP baru bertujuan menjadikan sistem pemidanaan tidak semata menghukum, tetapi juga mendorong pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan sosial serta perlindungan korban dan masyarakat. Dalam KUHP Nasional hakim memiliki ruang lebih luas untuk menjatuhkan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

“Dalam kunjungan kerja ini kami ingin mendengarkan secara langsung kesiapan pemasyarakatan perlu dilihat bukan hanya dari aspek keamanan dan ketertiban dan layanan dasar tetapi juga kesiapan sistem SDM, sarana, prasarana, SOP dan kolaborasi untuk menjalankan konsekuensi KUHP dan KUHAP yang baru,”  imbuhnya di Lapas Banceuy Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026).

Politisi Fraksi PKB ini menegaskan setiap lembaga pemasyarakatan (lapas) harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan pola pemidanaan dan penguatan program rehabilitatif dan korektif bagi warga binaan yang tetap menjalani pidana di dalam lapas. “Dukungan ekosistem keadilan restoratif dan pembimbing kemasyarakatan agar reintegrasi sosial berjalan terukur,” ungkapnya. (tn/rdn)