//
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Andi Achmad Dara, saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3/2026). Foto: Kresno/Karisma.
PARLEMENTARIA, Bandung – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI akan memprioritaskan tindak lanjut berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada masa sidang mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Wakil Ketua BAKN DPR RI Andi Achmad Dara mengatakan, langkah tersebut dilakukan mengingat masa sidang yang relatif singkat sehingga BAKN perlu memfokuskan pembahasan pada isu-isu yang memiliki dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara.
“Karena masa sidang ini cukup pendek, kita ada beberapa isu yang akan kita kembangkan dan akan kita tindak lanjuti daripada temuan-temuan BPK,” ujar Dara usai agenda BAKN di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3/2026). Ia menjelaskan, BAKN memiliki mandat untuk melakukan penelaahan terhadap berbagai laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI. Melalui proses tersebut, DPR memastikan bahwa temuan audit tidak berhenti pada laporan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Menurut Dara, proses penelaahan tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, BAKN akan menggali berbagai informasi dari pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.
Hasil penelaahan tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPR RI kepada pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem tata kelola anggaran agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Dara menegaskan bahwa berbagai temuan BPK yang menjadi perhatian BAKN tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan anggaran negara dalam mendukung pembangunan.
Selain itu, BAKN juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. “Kami surprising ya, ada gubernur yang bisa merubah mindset dan merubah tata kerja, tata kelola,” ujarnya.
Ia menilai langkah transparansi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat budaya pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Menurut Dara, apabila praktik tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dapat ditiru oleh daerah lain, maka akan terbentuk budaya pengelolaan anggaran yang semakin sehat dan memberikan dampak positif terhadap penggunaan APBN maupun APBD.
“Kalau ini bisa diketuk tular kepada pemerintahan daerah yang lainnya, tentunya ini merupakan satu budaya yang akan berdampak positif terhadap penggunaan anggaran daripada APBN dan APBD kita,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, BAKN berharap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal sehingga pengelolaan keuangan negara semakin transparan dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. •eno/aha
