Membaca Bagian Hak Dasar Pendidikan, Bukan Kemewahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengkritik keras fenomena tingginya harga buku di Indonesia yang kini mulai bergeser dari hak dasar pendidikan menjadi sebuah “kemewahan” bagi masyarakat, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.

Fikri menegaskan bahwa jika keluhan harga mahal masih terus terjadi, hal itu merupakan indikasi kuat belum terlaksananya amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Ia mengingatkan bahwa semangat undang-undang tersebut adalah menjamin ketersediaan buku yang bermutu, murah, dan merata dari Aceh hingga Papua.

“Sebenarnya buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen. Namun, kalau di bawah (masyarakat) masih dikeluhkan mahal, berarti tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Kita perlu evaluasi agar semangat buku bermutu, murah, dan merata ini benar-benar terwujud,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti dampak sistemik harga buku terhadap angka literasi nasional. Menurutnya, ketika buku sulit dijangkau, minat baca masyarakat akan terjun bebas.

Di sisi lain, ia melihat pemerintah masih “ngambang” dalam menyikapi kebijakan digitalisasi pendidikan jika dibandingkan dengan negara lain seperti Australia atau Finlandia.

“Kita memang ada alasan era digitalisasi, tapi kebijakannya masih ngambang. Tidak seperti Australia yang tegas melarang medsos di sekolah, kita tidak ada sikap itu. Maka, satu-satunya cara adalah dengan buku fisik,” tegasnya.

Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) itu menggarisbawahi kekhawatiran para orang tua dan pengamat psikologi pendidikan mengenai dampak negatif penggunaan gawai (gadget) yang berlebihan pada tumbuh kembang anak.

Fikri berpendapat bahwa kemunduran potensi anak bisa terjadi akibat ketergantungan pada media sosial.

“Kalau memang solusi Menteri Pendidikan adalah ‘pelajaran mendalam’, ya sarana utamanya buku harus dipenuhi. Jika masih mahal, pemerintah wajib memberikan subsidi. Jika belum merata, distribusikan secara adil sampai ke pelosok Papua,” pungkas Fikri.

Tingginya biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang saat ini seringkali membuat ongkos kirim buku ke luar Jawa lebih mahal daripada harga bukunya sendiri, sebuah ironi yang disebut Fikri harus segera diintervensi oleh kebijakan fiskal pemerintah. •rdn