//
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (05/03/2026). Foto: Syn/Karisma.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap berbagai sektor, terutama UMKM dan Ekonomi Kreatif. Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa agenda ini digelar memantau kondisi UMKM di Tangerang Selatan sekaligus memperkuat kolaborasi dan regulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
“Kami ingin memperoleh gambaran konkret mengenai efektivitas model konsolidasi UMKM yang berlakukan Pemkot Tangerang Selatan, akses pembiayaan, implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi dan onboarding ke e-commerce, serta fasilitasi legalitas usaha, NIB, dan sertifikasi halal,” ujar Saleh kepada Parlementaria saat membuka agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (05/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, jelasnya, Komisi VII DPR RI juga mendalami sejumlah isu strategis, antara lain pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta strategi pengembangan pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, fashion, dan aplikasi digital. Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk UMKM dan IKM guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar modern.
Sebagai informasi, pembahasan ini turut mencakup kontribusi lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara dalam mendiseminasikan informasi pembangunan serta mempromosikan potensi UMKM dan pariwisata daerah. Sebab itu, ia berharap hasil diskusi dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan penting bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan dukungan regulasi yang lebih tepat sasaran.
“Kami meyakini bahwa hasil pertemuan dan diskusi dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, dukungan regulasi, dan penguatan anggaran yang lebih tajam dan tepat sasaran,” pungkasnya. •syn/um
