//
Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohamad Said, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Medan, Senin (23/2/2026). Foto: Mario/Karisma.
PARLEMENTARIA, Kota Medan – Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, Senin (23/2/2026). Secara tegas, ia mendukung untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, khususnya pengendalian inflasi dan pemulihan sistem keuangan pascabencana di Sumatera Utara.
Ia pun mengapresiasi kondisi sektor keuangan dan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara yang kini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, sejumlah sektor dinilai telah tertangani dengan baik, termasuk sistem pembayaran dan layanan perbankan yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana.
Walaupun begitu, ia mengingatkan persoalan inflasi masih menjadi pekerjaan rumah serius. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan dalam rapat, tingkat inflasi di wilayah Sumatera secara konsisten masih berada di atas rata-rata nasional.
“Secara umum hampir semua sektor sudah tertangani dengan baik. Tetapi khusus inflasi, Sumatera ini dari waktu ke waktu cenderung berada di atas standar nasional. Ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada langkah konkret dan koordinasi yang lebih kuat,” tegas Muhidin dihadapan jajaran petinggi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan.
Cabai Picu Utama Inflasi
Muhidin pun secara lugas menyebut komoditas cabai sebagai faktor klasik yang terus berulang menjadi penyumbang utama inflasi di Sumatera Utara. Ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa ini menyebabkan harga cabai di wilayah ini sangat sensitif terhadap gangguan distribusi maupun penurunan produksi di daerah asal.
“Masalah kita dari dulu itu cabai. Begitu ada gangguan pasokan dari Jawa, harga langsung melonjak. Sementara di Jawa sendiri juga sering terjadi kenaikan harga. Artinya, kita terdampak dua kali,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai persoalan tersebut tidak bisa terus diselesaikan dengan pendekatan yang sama setiap tahun. Maka dari itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat produksi lokal serta memperbaiki sistem distribusi agar ketergantungan terhadap daerah lain dapat dikurangi secara bertahap.
Perkuat Peran TPID dan Koordinasi Terpadu
Ikut menjalankan fungsi pengawasan Komisi XI DPR, Muhidin meminta Bank Indonesia selaku otoritas pengendalian inflasi untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, tidak hanya di tingkat pusat tetapi hingga ke daerah. Ia juga mengingatkan bahwa struktur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada dasarnya sudah lengkap. Di tingkat kabupaten/kota diketuai oleh bupati atau wali kota, di tingkat provinsi diketuai oleh gubernur, dan di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi dan intensitas koordinasi antarunsur tersebut. “Semua unsur sudah ada. Tinggal bagaimana koordinasi ini dilakukan secara rutin dan serius. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Penanganan inflasi harus terpadu, berbasis data, dan cepat dalam merespons gejolak harga,” jelasnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan semata-mata soal menjaga angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Jika inflasi tidak terkendali, tuturnya, kelompok masyarakat berpenghasilan tetap akan menjadi pihak yang paling terdampak. “Kita ingin daya beli masyarakat tetap terjaga. Itu kuncinya. Kalau inflasi tinggi, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” tambahnya.
Pulihkan Sistem ATM
Selain membahas inflasi, kunjungan kerja tersebut juga menyoroti progres pemulihan sistem pembayaran dan layanan perbankan pascabencana. Muhidin juga mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bersama perbankan nasional.
Ia menyampaikan bahwa lebih dari 70 persen fasilitas layanan, termasuk mesin ATM, telah kembali beroperasi. Meski demikian, ia meminta agar percepatan pemulihan dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat tidak mengalami kendala saat mengakses layanan keuangan, khususnya penarikan uang tunai. “ATM itu menyangkut kebutuhan langsung masyarakat. Kalau listrik sudah pulih, maka ATM harus segera diaktifkan kembali. Koordinasi dengan bank-bank pelaksana harus diperkuat supaya masyarakat tidak terkendala mengambil uangnya,” ujarnya.
Legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini juga menekankan bahwa pemulihan sistem keuangan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur dasar seperti kelistrikan dan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, ungkapnya, sinergi antarinstansi dinilai menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi daerah.
“Stabilitas harus dijaga. Inflasi harus dikendalikan. Koordinasi tidak boleh lemah. Itu komitmen kita,” tutupnya. •Mro/um
