//
Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, saat melaksanakan kunjungan kerja reses ke TPFT Graha Segara dan KPPBC TMP Belawan, Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026). Foto: Mario/Karisma.
Dalam kunjungan tersebut, Bertu Merlas menegaskan bahwa Pelabuhan Belawan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem logistik nasional. Selain menjadi pelabuhan terbesar di luar Pulau Jawa, Belawan juga merupakan satu-satunya pelabuhan yang memiliki dermaga cair khusus untuk pengiriman produk kelapa sawit dan turunannya.
“Pelabuhan Belawan ini adalah pelabuhan terbesar di luar Pulau Jawa. Yang lebih penting lagi, ini satu-satunya pelabuhan yang memiliki dermaga cair, terutama untuk pengiriman produk-produk kelapa sawit,” ujar Bertu.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkapkan bahwa kontribusi Pelabuhan Belawan terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) nasional sangat dominan. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya di lapangan, lebih dari 90 persen pengiriman CPO Indonesia dilakukan melalui pelabuhan tersebut.
“Sejauh ini, pengiriman CPO dari Pelabuhan Belawan saya kira sudah lebih dari 90 persen dari total pengiriman CPO Indonesia. Artinya, Belawan ini menjadi pelabuhan kunci dan utama untuk produk-produk sawit nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa posisi strategis tersebut membuat Belawan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran ekspor sekaligus mengamankan penerimaan negara, mengingat sektor kelapa sawit merupakan salah satu kontributor terbesar bagi fiskal nasional.
Penopang Fiskal
Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR RI menaruh perhatian khusus terhadap penerimaan negara dari bea keluar. Bertu menegaskan bahwa bea keluar terbesar yang masuk ke kas negara berasal dari ekspor CPO, dan sebagian besar penerimaan tersebut dipungut melalui Pelabuhan Belawan.
“Perlu diingat, bea keluar yang paling besar kontribusinya terhadap fiskal negara itu berasal dari crude palm oil. Dan pintu masuk utama penerimaan itu ada di Belawan,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menilai pengawasan kepabeanan di Belawan harus dilakukan secara ketat, cermat, dan profesional agar tidak terjadi potensi kebocoran yang dapat merugikan keuangan negara.
Menanggapi pertanyaan mengenai harapan Komisi XI terhadap kinerja Bea dan Cukai Belawan ke depan, Bertu menekankan pentingnya ketelitian dalam menentukan kualitas produk sawit yang diekspor. Menurutnya, kesalahan dalam penetapan kualitas akan berdampak langsung pada besaran bea keluar yang dikenakan.
“Yang paling utama adalah ketelitian. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam menentukan kualitas produk-produk sawit itu sendiri, karena dari kualitas itulah besaran bea keluar ditentukan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi pengukuran dan pengawasan menjadi faktor penting untuk menjaga akurasi dan transparansi pemungutan bea keluar.
Selain aspek pengawasan, Bertu juga mendorong pemerintah untuk tidak menjadikan Belawan sebagai satu-satunya pintu gerbang ekspor produk sawit nasional. Menurutnya, ketergantungan pada satu pelabuhan utama berpotensi meningkatkan biaya logistik dan konektivitas bagi daerah penghasil sawit lainnya.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya menjadikan Belawan sebagai pintu gerbang ekspor produk sawit. Perlu ada pelabuhan-pelabuhan lain di provinsi lain yang juga difungsikan untuk ekspor sawit,” kata Legislator Dapil Sumatera Selatan II itu .
Dengan adanya diversifikasi pelabuhan ekspor, ia meyakini biaya konektivitas produk sawit dapat ditekan, sehingga meningkatkan daya saing komoditas unggulan nasional di pasar global.
“Kalau biaya konektivitas bisa lebih murah, maka produk sawit kita akan semakin kompetitif. Ini penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar dunia,” tambahnya.
Di akhir kunjungan, Bertu Merlas menegaskan komitmen Komisi XI DPR RI untuk terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kepabeanan, optimalisasi penerimaan negara, serta penguatan sistem logistik nasional.
“Belawan ini pelabuhan strategis. Karena itu, pengawasannya harus maksimal. Komisi XI akan terus memastikan agar ekspor sawit berjalan lancar, penerimaan negara optimal, dan sistemnya semakin akuntabel,” pungkasnya. •mro/aha
