//
Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor BBPMP, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Foto: Dipa/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama antara DPR dan kementerian terkait untuk membenahi berbagai persoalan pendidikan di Jawa Timur. Ia menyoroti isu strategis, seperti pelaksanaan pendidikan inklusi yang dinilai masih menghadapi banyak tantangan.
“Kebijakan inklusi yang mewajibkan sekolah menerima semua tipe siswa belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan pemerintah, khususnya dalam penyediaan dan fleksibilitas tenaga pendidik. Bagi saya masih banyak persoalan dalam pengelolaan formasi guru, termasuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum optimal,” tegasnya saat ditemui di Kantor BBPMP, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (23/2/2026).
Ia mencontohkan adanya guru yang memiliki kompetensi dan hak untuk meningkatkan karier melalui skema PPPK, namun terkendala ketiadaan formasi yang sesuai. Kondisi tersebut kerap memaksa guru dialihkan ke posisi lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya. “Ini menjadi persoalan yang perlu segera dicermati dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain aspek penataan formasi, ia juga turut mempertanyakan roadmap peningkatan kesejahteraan guru. Dengan tujuan supaya pendapatan mereka tidak lagi berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Kapan sih guru di Indonesia ini pendapatannya tidak di bawah UMP atau UMK, ini roadmapnya seperti apa? Nah ini saya kira PR juga, utamanya yang ada di Jawa Timur. Mengapa demikian? Karena peningkatan kesejahteraan guru merupakan kunci dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik,” tuturnya
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Jawa Timur dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta jiwa memiliki sejumlah indikator kesejahteraan yang relatif baik dibandingkan rata-rata nasional, seperti tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, serta angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Namun demikian, berbagai tantangan di sektor pendidikan tetap memerlukan perhatian serius.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur I, ia memastikan akan terus memberikan perhatian dan mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan pendidikan di provinsi tersebut.
“Saya terus mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghadirkan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi dunia pendidikan di Jawa Timur,” tutupnya. •dip/aha
