Dorong Pengembangan Biofuel Sumbagsel dan Tekan Hilirisasi Gas Demi Zero Emission

PARLEMENTARIA, Badung — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Pasha mendorong optimalisasi kilang di Sumatra bagian selatan (Sumbagsel) untuk pengembangan biofuel dan bioetanol, sekaligus menekan percepatan hilirisasi gas demi mendukung target zero emission dan peningkatan penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan Syarif di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama jajaran PT Pertamina (Persero), termasuk holding, subholding hulu dan hilir, serta regulator migas di Kabupaten Badung, Bali, Senin (23/2/2025).

Optimalisasi Kilang Sumbagsel

Ia menyoroti potensi kilang Plaju dan Sungai Gerong di Sumbagsel yang memiliki kapasitas sekitar 100 ribu barel per hari. Sebab, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi XII DPR RI, fasilitas tersebut dinilai memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pusat produksi biofuel dan bioetanol.

Menurutnya, selama ini distribusi BBM di wilayah tersebut menghadapi kendala logistik, termasuk pendangkalan Sungai Musi yang memengaruhi suplai bahan baku minyak mentah (crude oil). Maka dari itu, pengalihan fokus pada pengolahan biofuel dan bioetanol dinilai menjadi solusi strategis.

“Bahan baku biofuel dan bioetanol sangat melimpah di wilayah Sumbagsel dan distribusinya bisa melalui jalur darat, tidak hanya bergantung pada jalur laut atau sungai,” ujarnya.

Ia pun meminta agar pengembangan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Selain memperkuat ketahanan energi daerah, paparnya, pengembangan biofuel juga dinilai sejalan dengan program pemerintah dalam menekan impor energi dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan.

Tekan Hilirisasi Gas dan Zero Emission

Di sisi hulu, Syarif juga menekankan pentingnya percepatan hilirisasi gas alam, khususnya dalam pemanfaatan gas suar (flaring) yang selama ini masih dibakar secara konvensional. Kepada jajaran Pertamina Hulu Energi, ia meminta agar proses flaring dapat dialihkan menjadi compressed natural gas (CNG) atau produk gas lainnya yang memiliki nilai tambah.

“Kalau gas itu diolah menjadi CNG, kita tidak lagi menggunakan bahan bakar konvensional untuk pembakaran. Ini mendukung zero emission sekaligus memberikan nilai ekonomis,” katanya.

Baginya, hilirisasi gas akan memberikan dua manfaat sekaligus, yakni pengurangan emisi karbon dan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penjualan gas kepada pelaku usaha. Walaupun demikian, dirinya menyoroti masih adanya hambatan bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke wilayah kerja Pertamina untuk mengembangkan proyek hilirisasi gas.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran manajemen di tingkat wilayah lebih terbuka terhadap potensi kerja sama strategis. Komisi XII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal pengembangan energi alternatif dan hilirisasi sumber daya alam agar tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung komitmen transisi energi nasional. •um