//
Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Pasha dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama jajaran PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Senin (23/2/2025). Foto: Saum/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Badung — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Pasha menyatakan optimisme produksi minyak nasional pada 2026 dapat melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keyakinan tersebut disampaikan di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama jajaran PT Pertamina (Persero), termasuk holding, subholding hulu dan hilir, serta regulator migas di Kabupaten Badung, Bali, Senin (23/2/2025).
Sebagai informasi, dalam APBN 2026, target lifting minyak ditetapkan sebesar 620 ribu barel per hari (bph). Namun, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi XII DPR RI dan paparan dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), Syarif menilai terdapat peluang peningkatan produksi melalui penambahan sumur baru maupun optimalisasi sumur lama (workover).
“Kami melihat ada penambahan eksplorasi dan eksploitasi, baik sumur baru maupun sumur lama. Kami optimistis lifting 2026 tidak hanya mencapai target 620 ribu barel per hari, tetapi bisa melampauinya,” ujar Syarif.
Pada kesempatan yang sama, ia mengapresiasi langkah Pertamina Hulu Energi yang terus mendorong intensifikasi produksi di sejumlah wilayah kerja. Menurutnya, konsistensi peningkatan produksi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional dan memperkuat penerimaan negara dari sektor hulu migas.
Namun demikian, Politisi Fraksi NasDem mengingatkan bahwa sektor energi tidak semata-mata soal ketersediaan pasokan atau pencapaian angka produksi. Ia pun menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di seluruh rantai bisnis energi, baik di sektor hulu maupun hilir.
“Energi bukan hanya soal ada atau tidaknya pasokan. Tata kelola yang baik, transparansi, dan keterbukaan terhadap kerja sama juga menjadi kunci,” katanya.
Selain itu, ia menilai masih adanya hambatan birokrasi serta kurang terbukanya sebagian pejabat di tingkat wilayah terhadap peluang investasi maupun hilirisasi. Kondisi tersebut, ungkapnya, bisa menghambat percepatan program strategis, termasuk pemanfaatan gas alam dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Maka dari itu, ia meminta jajaran direksi dan manajemen di lingkungan Pertamina untuk memperkuat koordinasi internal serta membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha secara profesional dan transparan. Menutup pernyataannya, pengawasan Komisi XII DPR akan fokus tidak hanya pada capaian produksi dan distribusi, akan tetapi juga pada perbaikan tata kelola sektor energi secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan negara dan masyarakat. •um
