Stabilitas Pangan dan Pengendalian Inflasi Jadi Poin Utama Hadapi Ramadan di Sumbar

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi daerah di Sumatra Barat, khususnya saat Ramadan dan Idulfitri. Stabilitas pangan ini harus diupayakan terutama di tengah kondisi pascabencana yang berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan.

Menurut Didik, inflasi daerah perlu diantisipasi sejak dini. Hal itu karena terganggunya rantai pasok dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, pemerintah diminta memastikan ketersediaan stok tetap aman serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga.

“Yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan pangan tidak terganggu akibat bencana di Sumatra Barat. Jangan sampai ada penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya kepada Parlementaria usai kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Padang, Sumatra Barat, Jumat (20/2/2026).

Ia pun menekankan perlunya sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman bagi pelaku UMKM terdampak bencana.

“Perlu ada kelonggaran kredit dan restrukturisasi pinjaman agar pelaku usaha bisa bangkit dan tidak terbebani kondisi pascabencana,” katanya.

Didik juga menyoroti struktur ekonomi Sumbar yang masih ditopang sektor pertanian dan perkebunan, dengan kontribusi sekitar 22 persen. Ia mendorong penguatan sektor tersebut sekaligus diversifikasi ekonomi melalui investasi dan kemudahan perizinan.

Selain itu, sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan baru. Ia meminta pemerintah menyusun roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi agar potensi daerah, mulai dari pantai hingga pegunungan, dapat dimaksimalkan.

Dalam aspek pembiayaan, Didik menekankan pentingnya kemudahan akses perbankan bagi UMKM sebagai fondasi pemulihan ekonomi dari bawah. Ia juga menilai pendampingan usaha oleh BI dan perbankan perlu terus diperkuat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“UMKM harus didorong dari sisi pembiayaan dan pendampingan. Ini penting agar ekonomi daerah bisa pulih dan tumbuh kembali,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. •ysm/rdn