//
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimkunjungan kerja ke Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). Foto: UC/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta Pusat – Komisi I DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Markas Besar (Mabes) Bakamla RI yang baru. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimkunjungan kerja ke Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). Kunjungan tersebut sekaligus meninjau langsung kondisi markas Bakamla usai terjadinya kebakaran yang terjadi pada 2024 lalu.
Menurutnya, saat ini, Bakamla hanya menempati lantai 1 dan 2 gedung tersebut, sementara sebagian besar operasional tersebar di beberapa lokasi berbeda. Kondisi ini dinilai tidak ideal bagi lembaga yang memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut nasional.
Karena itu, Kepala Bakamla RI dalam kesempatan tersebut mendorong agar dilakukan pembangunan Mabes Bakamla yang baru di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Rencananya, gedung setinggi 17 lantai itu akan dibangun dengan delapan pilar dan 45 fasad yang melambangkan hari kemerdekaan Indonesia.
Merespons hal itu, Utut menegaskan pihaknya setuju agar pembangunan Mabes Bakamla perlu dilihat dari tiga aspek utama, yakni urgensi kebutuhan, skala pembangunan, dan waktu pelaksanaannya. Ia menilai kondisi gedung saat ini menunjukkan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga Bakamla tidak sepatutnya dibiarkan terlalu lama bekerja dalam keterbatasan sarana prasarana.
“Saya rasa nggak mungkin membiarkan Bakamla yang perannya begitu penting harus berlama-lama di sini. Kita setuju ya? Teman-teman di Komisi I semua setuju ya?” lanjutnya.
Meski telah mendapatkan dukungan di tingkat Komisi I, Utut mengakui perjuangan berikutnya adalah meyakinkan Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
“Tugas kami berikutnya adalah bertarung, bertarung dalam meyakinkan dengan teman-teman baik di Banggar maupun Menteri Keuangan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Utut juga menyebut, rencana pembangunan Mabes Bakamla sejalan dengan konsep kebijakan belanja negara yang berdampak luas.
“Kalau konsep Pak Menteri Keuangan sekarang adalah spending. Nah ini udah masuk dia. Spending ya. Kedua, melibatkan banyak orang. Tenaga kerjanya pasti banyak, masuk dia. Yang ketiga bagian dari memperkuatkan NKRI, masuk lagi. Nah tinggal uangnya ada apa nggak,” jelasnya.
Ia menegaskan, dukungan Komisi I bukan untuk kepentingan perorangan, melainkan demi kepentingan negara. Karena itu, ia berharap Bakamla dapat terus menjalankan tugasnya dengan optimal.
“Mudah-mudahan Bakamla nanti di sana adalah Bakamla yang ready terhadap ancaman maupun tekanan lawan maupun apapun yang terjadi di laut kita. Bakamla yang benar-benar melindungi laut kita,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kebakaran yang menjadi latar kunjungan ini terjadi pada Minggu, 29 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lantai 6 Gedung Perintis Kemerdekaan yang saat itu tengah direnovasi. Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Gedung tersebut juga digunakan oleh Komnas Perempuan dan Yayasan Bung Karno.
Hingga kini Bakamla RI belum memiliki markas besar yang mandiri. Markas di Jalan Proklamasi berstatus pinjam pakai dari Kementerian Sekretariat Negara dan tidak dapat digunakan secara optimal pascakebakaran.
Saat ini operasi Puskodal dipindahkan ke Rawamangun dengan status pinjam pakai dari Pemprov DKI. Sementara kantor ex BRIN yang berlokasi di Kalisari Raya masih menghadapi ketidakpastian status lahan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan mandat strategis Bakamla sebagai garda terdepan keamanan laut nasional. •uc/rdn
