//
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono saat Kunjungan Komisi I DPR RI ke Markas Bakamla di Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2025). Foto: UC/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kunjungan Komisi I DPR RI ke Markas Bakamla di Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat, tidak hanya meninjau dampak fisik pascakebakaran, tetapi juga melihat langsung bagaimana lembaga tersebut tetap menjalankan tugasnya di tengah keterbatasan. Dari peninjauan itu, Komisi I menilai ada urgensi yang tidak bisa lagi ditunda terkait kebutuhan markas besar yang layak bagi Bakamla.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa paparan Kepala Bakamla mengenai kondisi markas pascakebakaran menunjukkan bagaimana lembaga tersebut sempat berada dalam kondisi nyaris lumpuh. Namun, dengan kemampuan yang dimiliki, Bakamla dinilai mampu bertransformasi cepat sehingga tetap menjalankan pelayanan dan perlindungan keamanan laut tanpa terhenti.
“Setelah dilihat langsung kondisi gedung fisiknya seperti apa dan juga disampaikan harapan dan targetnya ke depan ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan dalam waktu dekat segera dimulai pembangunan gedung untuk Bakamla,” tutur Dave usai peninjauan dan pertemuan dengan jajaran Bakamla RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (3/2/2025).
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, ketersediaan gedung yang layak penting agar para staf memiliki lingkungan kerja yang memadai. Dengan begitu, Bakamla dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah dalam membangun sektor maritim Indonesia.
Dave juga menegaskan bahwa Komisi I akan membawa persoalan ini dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI. Hal itu dilakukan untuk melihat ruang fiskal yang memungkinkan agar alokasi anggaran pembangunan dapat segera disisihkan.
“Kita akan membahas hal ini dengan Badan Anggaran, kita akan lihat ruang fiskal pemerintah itu ada di mana, sehingga apa yang bisa disisihkan, segera disisihkan untuk segera bisa mulai proses pembangunan gedung ini,” ujar Legislator Dapil Jawa Barat VIII itu.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bakamla RI Irvansyah menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi I DPR RI yang datang langsung melihat kondisi kantor Bakamla. Ia berharap dukungan tersebut dapat berujung pada pengalokasian anggaran pembangunan markas besar yang baru.
“Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan dari Komisi I DPR RI, yang perhatiannya sangat besar kepada Bakamla, sehingga hari ini berkunjung ke sini dan melihat langsung kondisi kantornya Bakamla, dan harapannya kedepannya kita mendapatkan anggaran untuk bisa membangun markas besarnya Bakamla,” katanya.
Menurut Irvansyah, pembangunan markas besar baru bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia, sekaligus wujud pengakuan negara bahwa Bakamla membutuhkan tempat kerja yang layak agar kinerja dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
Sebagai informasi, pada Minggu, 29 September 2024, Gedung Perintis Kemerdekaan yang menjadi markas Bakamla mengalami kebakaran yang berdampak pada lima lantai. Kantor Komnas Perempuan di lantai enam mengalami kerusakan terparah, sementara Yayasan Bung Karno di lantai tiga turut terdampak.
Hingga kini Bakamla belum memiliki markas besar yang mandiri. Aktivitas operasional terpaksa tersebar di sejumlah lokasi pinjam pakai termasuk Rawamangun dan Kalisari Raya, setelah gedung utama di Jalan Proklamasi tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi inilah yang mendorong pengajuan pembangunan markas besar Bakamla di kawasan Jakarta Utara. •uc/aha
