Upaya Strategis Bangun Kota Modern, Pembangunan IKN Tidak Hanya Pindah Pusat Pemerintahan

PARLEMENTARIA, IKN – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini menegaskan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya dimaknai sebagai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, melainkan sebagai upaya strategis membangun kota masa depan yang modern, inklusif, dan berwawasan lingkungan. 

Oleh karenanya untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana, prinsip keberlanjutan, Komisi VI meninjau langsung progres pembangunan Tahap II IKN.

“Kami ingin memastikan secara faktual kesiapan di lapangan. Ini adalah proyek yang sangat besar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara matang, mulai dari mutu dan kualitas pembangunan, mitigasi risiko, hingga aspek keuangan dan pembiayaan,”ujar Anggia saat meninjau Pembangunan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026).

Ia menilai pembangunan IKN ini tidak sekadar relokasi pusat pemerintahan. Tetapi merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan wilayah, pembangunan kota masa depan, serta peningkatan daya saing nasional. Konsep kota yang menyatu dengan alam ini juga sejalan dengan isu-isu global.

Sehingga, kesiapan IKN tidak hanya diukur dari keberadaan gedung perkantoran, tetapi juga mencakup kelayakan hunian, kesiapan infrastruktur pendukung, kualitas bangunan, pengelolaan risiko, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga menyoroti keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene merupakan mitra kerja Komisi VI DPR, dalam pembangunan IKN. Tidak berlebihan jika kemudian aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fokus utamanya dalam menjalankan fungsi pengawasan KOmisi VI DPR.

“Komisi VI ingin memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya terkait kondisi alam dan teknis pembangunan, tetapi juga risiko keuangan dan pembiayaan. Mengingat banyaknya BUMN yang terlibat, maka pengelolaan keuangan harus dilakukan secara akuntabel dan profesional,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggia beserta pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI yang hadir langsung di IKN mengapresiasi progress Pembangunan IKN yang dilakukan oleh Otorita IKN serta BUMN dan stakeholder terkait. Pihaknya berharap koordinasi dan  sinergi Otorita IKN, dan BUMN serta stakeholder terkait tersebut akan membuat pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai rencana, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Serta ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerataan pembangunan nasional, juga kesejahteraan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN (OIK), Basuki Hadimuljono  menjelaskan bahwa sejatinya pilar Pembangunan IKN-nya, yaitu pertama, sebagai Forest City. Karena itu, maksimum 40 persen kawasan itu sudah dibangun. Sedangkan sisanya 60 persen harus tetap sebagai ruang terbuka hijau. Nanti dalam waktu 5-10 tahun pihaknya memastikan akan jauh lebih rindang dan itu bisa mempengaruhi iklim lokalnya.

Kemudian pilar kedua, IKN sebagai Sponge City. 

“Kita mempunyai 30 embung dan ini akan dibangun 24 lagi. Dimana Presiden Prabowo telah mengarahkan embung-embung ini tidak hanya sebagai konservasi sumber daya air, tapi sebagai air baku untuk memadam kebakaran,” jelas Basuki.

Pilar ketiga IKN sebagai Smart City. “Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola, mengoperasikan seluruh prasarana dan sarana yang ada di IKN,” jelasnya.

“Kami tentu sangat berterima kasih atas kunjungan dan dukungan penuh dari Komisi DPR RI, termasuk Komisi VI DPR RI atas kelanjutan Pembangunan IKN ini. Tentunya ditambah dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu sebelumnya, ini menjadi bukti nyata dukungan akan keberlanjutan Pembangunan IKN ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Pembangunan IKN terhenti, tentu itu tidak benar,”papar Basuki. •Ayu/rdn