Komisi XI Soroti Kesiapan TPID Jawa Barat Jaga Inflasi Pangan

PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, dalam rangka memantau kesiapan pengendalian inflasi daerah menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini berlangsung pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026, dengan agenda utama pertemuan bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat.

Saat wawancara dengan Parlementaria usai berlangsungnya pertemuan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas perkembangan inflasi, terutama inflasi volatile food yang pada tahun 2025 tercatat relatif tinggi di angka 6,2 persen.

“Harapan kita ke depan, untuk tahun 2026, inflasi volatile food bisa berada pada kisaran 3 sampai 5 persen,” ujar Hekal usai pertemuan yang bertempat di Kantor Bank Indonesia Cabang Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (30/1/2026). 

Hekal mengungkapkan, tantangan pengendalian inflasi pada awal tahun ini cukup kompleks. Pasalnya, perayaan Tahun Baru Imlek yang berdekatan dengan Bulan Ramadhan menciptakan tekanan musiman terhadap harga pangan, terutama pada Februari dan Maret. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya curah hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan.

“Kita juga mendapat masukan bahwa untuk Jawa Barat, rantai distribusi masih cukup panjang. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar bisa dipangkas sehingga harga di tingkat konsumen lebih terkendali,” jelasnya.

Selain faktor musiman dan cuaca, Komisi XI juga mencermati dampak berbagai program pemerintah yang turut memengaruhi dinamika inflasi daerah. Menurut Hekal, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang berpotensi meningkatkan inflasi secara perlahan, namun di sisi lain memberikan manfaat bagi pelaku usaha, petani, dan peternak.

“Kita harus menyikapi ini secara seimbang. Program-program tersebut baik untuk produsen, tetapi di saat yang sama stabilitas inflasi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat harus tetap dijaga,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Hekal mengungkapkan Komisi XI memberikan apresiasi terhadap kinerja TPID Jawa Barat yang dinilai berjalan efektif. Hekal menyoroti kuatnya sinergi antardaerah, di mana sekitar 20 kepala wilayah di Jawa Barat rutin melakukan koordinasi dan rapat pengendalian inflasi.

“Tahun lalu, kinerja TPID Jawa Barat bahkan menempati peringkat ketiga terbaik secara nasional. Ini tentu capaian yang patut diapresiasi dan dijaga ke depan,” terangnya. 

Lebih lanjut, Hekal menekankan pentingnya pendekatan antisipatif dalam pengendalian inflasi pangan, khususnya terkait program baru seperti MBG yang berdampak pada peningkatan kebutuhan komoditas tertentu. Ia mencontohkan masih adanya kekurangan pasokan susu nasional, sementara kebutuhan meningkat seiring kebijakan menu susu wajib beberapa kali dalam sepekan.

“Bukan hanya susu, tapi juga telur, ayam, sayuran, dan beras. Kalau ada potensi kekurangan, itu harus segera disampaikan. Jangan sampai kita selalu reaktif, padahal kunci pengendalian inflasi adalah persiapan sejak awal,” tandas Hekal.

Komisi XI juga menyoroti upaya pemerintah dalam menurunkan biaya produksi, salah satunya melalui penerbitan peraturan presiden yang berhasil menekan harga pupuk hingga sekitar 20 persen. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu petani dan berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Menurut Hekal, peran TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sangat strategis dalam mengidentifikasi potensi gejolak harga sejak dini.

Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta regulasi yang lebih efektif. “Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti dalam bentuk kebijakan, agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Legislator Fraksi Partai Gerindra ini. •pun/aha