//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Foto: Prima/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Langkat – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pascabanjir dan longsor yang terjadi sejak akhir 2025. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus belasungkawa kepada seluruh masyarakat terdampak. “Atas nama Komisi IX DPR RI, kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam serta belasungkawa yang tulus kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara atas musibah banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir tahun 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dampak bencana sangat dirasakan oleh kelompok rentan. “Dampak bencana di Sumatera Utara sangat luas dan berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Situasi ini memberikan tekanan besar terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, Legislator Dapil Jawa Timur III itu menegaskan bahwa kehadiran Komisi IX DPR RI merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. “Kami ingin memastikan bahwa meskipun terjadi kerusakan fasilitas kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, serta meningkatnya beban layanan, masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan terjangkau, termasuk bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa sejumlah rumah sakit dan puskesmas masih mengalami gangguan operasional. “Kami memahami bahwa beberapa rumah sakit dan puskesmas mengalami gangguan operasional, baik akibat kerusakan bangunan, keterbatasan tenaga kesehatan, maupun terganggunya akses karena kerusakan infrastruktur,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada sistem rujukan dan berpotensi meningkatkan risiko penyakit pascabencana. “Hal ini berimplikasi pada sistem rujukan, keterlambatan penanganan pasien, serta potensi meningkatnya penyakit pascabencana seperti diare, ISPA, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Ninik sapaan akrabnya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh pihak terkait. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan seluruh pihak yang telah bekerja tanpa lelah di tengah kondisi darurat,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen Komisi IX untuk terus mendorong penguatan kebijakan dan dukungan anggaran. “Komisi IX berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kebijakan serta dukungan anggaran agar pemulihan sektor kesehatan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terencana, dan berkelanjutan,” tutupnya. •pdt/aha
