//
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Banjarmasin, Kalsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat (28/11/2025). Foto: Aaron/vel.
PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah dan pemangku kebijakan sektor keuangan. Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Banjarmasin, Kalsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (28/11/2025), guna memastikan program pembiayaan UMKM tetap berjalan optimal meski dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Misbakhun mengungkapkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang wajib memperoleh afirmasi kebijakan berkelanjutan. “UMKM ini adalah sektor yang harus kita berikan afirmasi, khususnya KUR yang dalam rangka menopang kebutuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun menekankan kontribusi besar KUR dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat. “KUR ini memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian nasional karena jumlahnya sangat masif. Ratusan juta orang terlibat dalam bisnis yang mendapatkan dukungan dari KUR,” imbuhnya.
Ia mengingatkan pentingnya sikap waspada terhadap tren penurunan penyaluran KUR yang dapat memberikan tekanan pada stabilitas ekonomi nasional apabila tidak segera ditangani. “Jangan sampai ketika alokasi kredit KUR makin menurun, kita tidak menyadari bahwa itu akan memberikan dampak kepada ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi XI juga meninjau kinerja BPD dan BPR serta kesiapan implementasi regulasi yang telah ditetapkan OJK guna memperkuat kelembagaan perbankan daerah. Komisi XI menegaskan bahwa dukungan pembiayaan yang kuat bagi UMKM akan menjaga daya tahan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha di daerah.
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyebut bahwa kemudahan akses pembiayaan UMKM harus dibarengi peningkatan kualitas dan sebaran penyalurannya. “UMKM jangan hanya bicara kuantitatif, tetapi kualitas kreditnya, perluasan wilayahnya, dan peningkatan pendapatan serta kinerjanya harus diutamakan agar UMKM bisa naik kelas,” tegasnya ditemui di lokasi yang sama.
Ia menilai BPD memiliki keunggulan karena memahami karakter wilayah dan pelaku usaha lokal lebih baik dibanding bank nasional. “BPD diharapkan bisa menjangkau lebih dalam kepada pelaku industri karena mereka lebih paham karakteristik daerah dan local wisdom,” jelas Didik.
Didik juga meminta perbankan daerah memanfaatkan regulasi anyar untuk mengakselerasi pembiayaan namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian. “Dengan POJK baru, akses kredit harus diikuti kinerja perbankan yang agresif. Namun mitigasi risiko dan analisa kehati-hatian tetap wajib dijalankan,” tegasnya. •aar/aha
