Anggaran LPSK Perlu Didukung Kinerja Nyata dan Respons Cepat di Lapangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus benar – benar dirasakan masyarakat melalui respons cepat dan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar perencanaan administratif. Ia juga menekankan bahwa pengusulan penambahan anggaran LPSK harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Pengusulan penambahan anggaran ini tentu harus punya dasar. Dasarnya adalah kinerja tahun sebelumnya,” ujar Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama LPSK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (28/01/2026)

Ia menyampaikan bahwa ruang kerja LPSK kini semakin luas seiring dengan adanya perubahan regulasi, sehingga perubahan tersebut harus diikuti dengan perencanaan kerja yang matang.

“Intinya bahwa perubahan ruang ini harus diikuti dengan rencana. Kalau saya katakan ada perubahan paradigma.  Paradigma di dalam bagaimana kita mempunyai perencanaan kerja ke depan,” jelasnya. 

Menurut Andreas, perubahan paradigma tersebut juga menyangkut cara kerja LPSK agar tidak lagi berbelit-belit secara birokratis, melainkan lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat 

“Paradigma ini menyakut, tadi juga ada beberapa kawan yang sudah menyinggung, dari paradigma yang birokratis menjadi lebih volunteristik. Dan ini tentu berkaitan dengan bagaimana sikap kerja, mental kerja dari aparat yang bertugas,”ujarnya.

Terkait anggaran, Andreas menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI pada prinsipnya menyepakati anggaran yang telah ada. Namun, untuk penambahan anggaran, ia menekankan perlunya perubahan nyata dalam perencanaan dan kinerja.

“Anggaran untuk yang diusulkan kita sepakati. Tetapi yang berkaitan dengan penambahan, saya pikir harus ada perubahan dulu. Perubahan paradigma di dalam perencanaan kerja baru kita setujui,” tegasnya. •als/gal