//
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Foto: Vyrma/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas.
Penguatan sistem peringatan dini hingga peningkatan literasi kebencanaan dinilai krusial agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana alam yang kian meningkat. Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Teguh menilai mitigasi bencana harus diperkuat melalui penyebaran informasi yang masif dan mudah diakses publik. Untuk itu, Teguh mendorong adanya amplifikasi informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal media. Menurutnya, praktik di negara maju dapat menjadi rujukan dalam membangun kesadaran publik terhadap risiko bencana.
“Saya rasa perlu memang dilakukan upaya-upaya lebih seperti SMS blast, WA blast bahkan kalau diperlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk bagaimana caranya masyarakat ini mudah memperoleh informasi terkait perubahan cuaca atau early warning system. Bahkan kalau perlu bekerja sama juga dengan aplikasi-aplikasi populer,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, integrasi informasi cuaca dengan layanan publik dinilai penting, terutama pada momentum pergerakan masyarakat seperti mudik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan perjalanan secara lebih aman dan terukur. Selain itu kanal-kanal media sosial dinilai juga bisa menjadi saluran amplifikasi edukasi kebencanaan.
“Lalu kenapa tidak bekerjasama dengan influencer untuk meningkatkan awareness masyarakat. Saya juga pernah melihat beberapa konten youtube untuk anak kecil, bagaimana anak kecil sedini mungkin sudah diberikan edukasi antisipasi tanggap bencana,” lanjut Teguh.
Menurutnya, edukasi kebencanaan harus diberikan secara berjenjang dan disesuaikan dengan kelompok usia. Pengalaman negara-negara rawan bencana seperti Jepang dan China menunjukkan pentingnya pembelajaran kebencanaan yang interaktif sejak usia dini.
“Supaya masyarakat kita itu tingkat kewaspadaan, awareness-nya terhadap bencana ini bisa semakin meningkat lagi. Supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka masyarakat menjadi jauh lebih siap,” tutupnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution juga menekankan pentingnya peran BNPP/Basarnas dalam memberikan edukasi kebencanaan secara langsung kepada anak-anak di sekolah. Ia menilai kelompok anak menjadi salah satu yang paling rentan dalam setiap peristiwa bencana.
“Saya yakin sangat banyak (korban anak-anak pada bencana Aceh-Sumatera). Ini yang selalu saya mintakan kepada bapak (Kepala Basarnas) untuk tolong, materi SAR untuk anak-anak kita di sekolah,” ujar Lokot di ruang rapat Komisi V DPR RI.
Menurut Lokot, keterbatasan infrastruktur SAR di sejumlah daerah tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan pendidikan kebencanaan. Ia menilai pendidikan dini dapat menjadi langkah strategis untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat sejak awal.
“Kita tentu saja di Komisi V ini akan terus berupaya bagaimana menjadikan BMKG dan Basarnas ini memiliki kelengkapan yang ideal,” jelasnya.
Melalui penguatan edukasi, sistem peringatan dini serta kolaborasi lintas sektor, Komisi V DPR RI berharap upaya mitigasi bencana oleh BNPP/Basarnas tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian.
Di saat yang sama, peran BMKG juga diharapkan tidak berhenti pada fungsi prediksi cuaca semata, melainkan turut diperkuat dalam penyebaran informasi kebencanaan, peningkatan literasi publik serta pembangunan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan. •uc/rdn
