Komisi V Soroti Anggaran 2026 BMKG dan Basarnas di Tengah Risiko Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan evaluasi APBN 2025 dan rencana program kerja 2026 menjadi fokus Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas.

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI menyatakan dukungan anggaran sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kedua lembaga strategis yang berkaitan langsung dengan mitigasi dan penanganan bencana. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae itu digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” jelas Ridwan saat membacakan kesimpulan rapat.

Dalam rapat dijelaskan bahwa hingga 28 Januari 2026, realisasi keuangan BMKG tercatat mencapai 99,05 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Sementara itu, BNPP/Basarnas membukukan realisasi keuangan sebesar 97,87 persen dan realisasi fisik 99,90 persen.

Sejalan dengan capaian tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 untuk kedua lembaga. Pagu anggaran BMKG disepakati menjadi Rp2.577.846.585.000, sedangkan pagu anggaran BNPP/Basarnas disetujui sebesar Rp1.484.315.010.000.

Selain menyetujui penyesuaian anggaran, Komisi V DPR RI juga menegaskan dukungannya terhadap program-program strategis yang menyentuh langsung masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan penguatan mitigasi bencana dan peningkatan literasi kebencanaan berjalan efektif.

“Komisi V DPR RI mendukung BMKG dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan program berbasis masyarakat pada APBN TA 2026, antara lain melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, serta BMKG Goes to School,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu dari meja pimpinan.

Dari program-program tersebut diharapkan disertai penguatan sosialisasi kesiapsiagaan bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta percepatan diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat serta mudah diakses masyarakat.

Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan peran BNPP/Basarnas dalam pembinaan potensi SAR. Fokus penguatan diarahkan pada kesiapsiagaan masyarakat dan kecepatan respons dalam penanganan kedaruratan.

“Melalui pemberdayaan masyarakat dan SAR Goes to School, dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana serta penguatan mekanisme waktu tanggap cepat (quick response time) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan kedaruratan,” tutupnya.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara tegas menyatakan dukungan terhadap penambahan alokasi anggaran bagi Basarnas. Ia menilai pemotongan anggaran tidak sejalan dengan kondisi kebencanaan nasional yang semakin meningkat.

“untuk Basarnas bahwa harusnya Basarnas dapat tambahan, Pak. Bukan malah dapat berita ada potongan yang kita terima, dengan situasi yang sekarang,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu kepada Kepala Basarnas/BNPP

Secara rinci, pagu anggaran Basarnas pada 15 September 2025 tercatat sebesar Rp1.553.675.969.000. Namun, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tertanggal 8 Desember 2025, anggaran tersebut mengalami pemotongan sebesar Rp69.360.959.000 sehingga pagu efektif Tahun Anggaran 2026 per 28 Januari 2026 menjadi Rp1.484.315.010.000.

Berbeda dengan BMKG yang kembali memperoleh tambahan anggaran pada 22 Januari 2026 pasca pemotongan di bulan Desember, Basarnas tidak mendapatkan penambahan anggaran lanjutan. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam memastikan kesiapan negara menghadapi meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah. •uc/rdn