Program Pemagangan Nasional Jangan Hanya Targetkan Jumlah Peserta, Harus Mampu Tekan Angka Pengangguran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti masih tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Nurhadi menyebut jumlah pengangguran terbuka dari kalangan lulusan perguruan tinggi masih berada di angka lebih dari satu juta orang.

“Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi ini masih relatif tinggi, 1 juta lebih,” ujar Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menaker Yassierli, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Nurhadi mengapresiasi program pemagangan nasional yang menargetkan 100 ribu peserta. Namun, ia menilai cakupan program tersebut masih sangat terbatas dibandingkan jumlah lulusan yang ada.

“Program pemagangan nasional kita apresiasi, tapi ini artinya baru sekitar 10 persen dari lulusan. Apakah ada target untuk memperluas jumlahnya agar lebih banyak yang merasakan program ini?” tanyanya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis dampak terhadap program pemagangan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta semata.

“Outcome program pemagangan sering dinilai dari jumlah peserta, bukan dampaknya. Kita ingin tahu bagaimana mekanisme evaluasinya,” tegasnya.

Selain itu, Nurhadi mengkritisi kebijakan link and match antara perguruan tinggi dan industri yang dinilainya masih stagnan. Ia menilai belum ada indikator keberhasilan yang nyata, terutama ketika pengangguran sarjana justru meningkat.

“Pemerintah terus menggembar-gemborkan link and match, tapi dengan data pengangguran sarjana yang meningkat, ini berarti belum ada indikator keberhasilan yang jelas,” ujar legislator Dapil Jawa Timur VI itu.

Ia pun mempertanyakan sejauh mana koordinasi konkret antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menyelaraskan lulusan dengan kebutuhan industri dalam negeri.

“Pernah tidak Pak Menteri duduk bersama Kemendikti dari hati ke hati, bagaimana produk pendidikan ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri?” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Nurhadi juga menyoroti lonjakan angka PHK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut Nurhadi, belum terlihat langkah konkret pemerintah dalam menahan laju PHK di tengah tekanan ekonomi dan dinamika ketenagakerjaan nasional.

“Tahun 2025 PHK mencapai 88.519, meningkat dari 2024 sebanyak 77.965, dan jauh dibanding 2022 yang hanya sekitar 25 ribu. Belum ada aksi nyata menghentikan laju PHK. Ini mohon menjadi atensi serius Pak Menteri,” pungkasnya. •uc/rdn