//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Foto : Dok/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kecelakaan maut yang melibatkan PO Bus Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, pada Senin (22/12) dini hari, menjadi peringatan serius bagi kesiapan transportasi nasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Insiden yang menewaskan 16 orang tersebut dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan keselamatan dan kelayakan armada transportasi publik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyebut tragedi tersebut sebagai early warning yang tidak boleh diabaikan, terlebih mobilitas masyarakat pada periode Nataru tahun ini diprediksi sangat tinggi. Berdasarkan proyeksi, jumlah pergerakan warga diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa.
“Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun,” ujar Huda dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Politisi Fraksi PKB ini mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera menerapkan langkah-langkah komprehensif dalam menjamin keselamatan seluruh moda transportasi, mulai dari darat, laut, udara, hingga perkeretaapian.
Secara khusus, ia menyoroti moda transportasi bus yang menjadi pilihan utama masyarakat saat musim liburan. Huda meminta Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh terhadap seluruh armada bus yang beroperasi selama Nataru.
“Kemenhub harus memastikan seluruh armada PO Bus yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus ‘zombie’ atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain kelayakan kendaraan, Huda juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kondisi kesehatan dan jam kerja pengemudi. Menurutnya, tingginya intensitas kerja selama masa libur panjang kerap membuat awak bus mengalami kelelahan, yang berpotensi menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka,” tambahnya.
Dengan prediksi mobilitas yang mayoritas terpusat di Pulau Jawa, Huda menilai titik-titik rawan seperti simpang tol, jalur padat, dan kawasan wisata perlu mendapat pengamanan ekstra. Ia berharap koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, serta pengelola jalan tol dapat diperkuat untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa.
“Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik,” pungkas Huda. •ssb/rdn
