//
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Yogyakarta, Provinsi DIY, Jumat, (12/12/2025). Foto: Shane/vel.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi I DPR RI menyoroti belum finalnya penetapan lokasi lahan untuk pembangunan Kodam baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski terdapat tujuh alternatif lahan yang ditawarkan, seluruh opsi tersebut masih harus melalui kajian mendalam terkait kelayakan dan risiko bencana sebelum bisa diputuskan.
“Memang kendala terbesar adalah karena pertimbangan ke depan di Yogyakarta ini kan wilayahnya relatif rawan kegempaan. Kalau untuk perkantoran sendiri saya kira tidak ada masalah karena bisa dibangun bangunan tahan gempa tapi untuk amunisi, gudang persenjataan dan sebagainya saya kira itu menjadi pertimbangan sendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Yogyakarta, Provinsi DIY, Jumat, (12/12/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa selain persoalan lahan, paparan Korem turut menjelaskan kesiapan personel, daya dukung, serta kebutuhan anggaran yang masih harus disesuaikan dengan perencanaan Mabes Angkatan Darat. Target pembentukan Kodam baru pada tahun 2026 dinilai membutuhkan percepatan keputusan terkait lokasi agar tahap berikutnya dapat terlaksana tepat waktu.
“Tadi juga dipaparkan kesiapan personel, persiapan daya dukung yang lain termasuk anggaran pikiran mudah-mudahan karena ini adalah pekerjaan dari Mabes Angkatan Darat mudah-mudahan ini nanti ada dukungan-dukungan dari Angkatan Darat. Rencananya tahun 2026, kodam baru itu sudah terbentuk,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.
Dengan belum finalnya penentuan lahan, Komisi I meminta agar proses kajian dilakukan secara cermat agar lokasi yang dipilih benar-benar aman, strategis, serta sesuai standar lingkungan dan keamanan militer, khususnya terkait ancaman gempa dan penyimpanan amunisi. •syn/rdn
