Elektrifikasi Modern Bukan Sekadar Terang, Tapi Penuhi Kebutuhan Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya percepatan elektrifikasi nasional yang kini memasuki tahap baru. Menurutnya, elektrifikasi modern bukan lagi sebatas memastikan desa terang, tetapi memastikan seluruh kebutuhan berbasis listrik di rumah tangga terpenuhi.

 “Ada target, tentu dalam elektrifikasi. Sekarang bukan hanya kepada sistem penerangan, tapi diarahkan kepada penggunaan seluruh yang berbasis energi listrik, termasuk kebutuhan rumah tangga,” ujar Herman, usai melakukan pertemuan dengan PT PLN dalam rangka Penelaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap PLN di Kantor PLN,di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (8/12/2026).
 Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal, pemerintah fokus melakukan ekspansi besar-besaran untuk menjangkau desa-desa yang belum teraliri listrik. Saat ia menjabat pimpinan Komisi VI DPR RI, rasio desa berlistrik masih berada di angka 94 persen. Namun saat ini, cakupan elektrifikasi desa sudah mencapai sekitar 99 persen.
 “Dulu masih 94 persen. Sekarang desa yang dijangkau listrik, baik melalui jaringan pembangkit terpusat maupun spot seperti genset dan solar panel, sudah hampir 100 persen,” kata Herman.
 Meski demikian, ia menekankan bahwa masih terdapat rumah tangga di sejumlah desa yang belum mendapatkan sambungan listrik. Karena itu, ia mengapresiasi program Jabar Caang yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mengalokasikan lebih dari 100.000 pemasangan listrik bagi keluarga tidak mampu.
 “Program Jabar Caang ini bagus. Ada lebih dari 100 ribu rumah tangga dialokasikan untuk dipasang listrik sebagai kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

 Selain program daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM bekerja sama dengan PLN juga terus menjalankan program listrik desa sebagai langkah nasional pemerataan listrik. Namun, tahun ini program tersebut tidak lagi dibiayai oleh penyertaan modal negara (PMN), melainkan oleh anggaran Kementerian ESDM.
 “Karena PMN tahun ini tidak ada, maka dibiayai oleh Kementerian ESDM. Ke depan, bisa juga melalui dividen yang dikelola Danantara, yang memiliki kewenangan memberikan insentif atau alokasi anggaran,” jelas Herman.
 Herman menegaskan bahwa PLN harus tetap proaktif menjangkau rumah-rumah yang belum terpasang listrik di seluruh Indonesia. Ia juga membuka peluang bagi pemerintah daerah lain untuk mengadopsi program serupa Jabar Caang demi percepatan elektrifikasi nasional secara menyeluruh.
 “PLN harus punya inisiatif menjangkau seluruh rumah yang belum terpasang listrik. Program seperti ini seharusnya bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. •rni/aha