//
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja ke PTDI di Bandung, Kamis (8/12/2025). Foto: Estu/vel.
PARLEMENTARIA, Bandung – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya afirmasi kebijakan fiskal bagi industri pertahanan nasional, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT PAL, dan PT Pindad. Hal itu disampaikan saat Komisi VII melakukan kunjungan kerja ke PTDI di Bandung, Kamis (8/12/2025), dalam rangka pengawasan dan penguatan daya saing industri strategis.
Saleh menuturkan bahwa industri pertahanan Indonesia membutuhkan ruang yang lebih besar untuk bisa berkembang, salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang lebih berpihak. Ia menilai bahwa Kementerian Keuangan perlu membuka ruang komunikasi langsung dengan industri pertahanan agar formulasi kebijakan lebih proporsional dan mendukung kebutuhan perusahaan.
“Industri pertahanan kita harus bisa bicara langsung dengan Kementerian Keuangan. Harus ada afirmasi bagi industri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Pindad sehingga beban pajak yang dikenakan dapat dikurangi,” ujar Saleh.
Ia menambahkan bahwa Presiden telah berulang kali menyampaikan keberpihakannya terhadap penguatan industri pertahanan nasional. Karena itu, ia berharap penataan ulang perhitungan pajak dan dukungan fiskal bisa segera dilakukan secara proporsional agar selaras dengan kebutuhan industri.
“Kita harapkan perhitungannya dimulai lagi yang proporsional untuk menjawab apa yang diminta perusahaan. Ini penting agar industri pertahanan nasional kita semakin hari semakin baik,” lanjutnya.
Saleh menegaskan bahwa industri pertahanan yang kuat bukan hanya dibutuhkan dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga memiliki peran besar dalam kondisi damai. Menurutnya, berbagai alat utama sistem pertahanan (alutsista) kerap digunakan dalam operasi kemanusiaan maupun kebutuhan publik.
“Alat-alat pertahanan itu tidak hanya untuk perang. Dalam situasi damai, alutsista sering digunakan untuk membantu penanganan bencana, distribusi logistik guru, alat kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam pengembangan industri pertahanan, baik di kawasan ASEAN maupun di tingkat global. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan yang mendukung industri strategis tetap berada pada jalur yang tepat.
“Jangan sampai kita tertinggal di Asia, bahkan di ASEAN saja kita harus tangguh dan kokoh. Kita berharap pemerintah tetap on the track,” tegas Saleh. •est/aha
