//
Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (03/12/2025). Foto: Oji/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah menekankan bahwa aspek kemanusiaan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Ia menyoroti adanya dugaan keterlibatan korporasi yang tidak taat asas lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak banjir dan longsor, sehingga perlu evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas dari pemerintah.
“Aspek kemanusiaan harus diutamakan dan harus didahulukan, apapun itu alasannya. Apabila ada indikasi-indikasi, korporasi-korporasi yang tidak sesuai aturan, kami sangat mendukung langkah Pak Menteri untuk mengevaluasi, bahkan menindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Supaya hal-hal yang demikian atas nama kemanusiaan tidak akan terjadi lagi,” ujar Aqib dalam Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (03/12/2025).
Aqib melaporkan bahwa Komisi XII telah mengirimkan penugasan anggota ke daerah bencana sejak hari pertama untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung. Ia berharap proses pemulihan bagi masyarakat terdampak dapat segera berjalan. “Mudah-mudahan bencana ini bisa segera diatasi dengan baik dan masyarakat yang terkena dampaknya dapat segera pulih kembali,” ujarnya.
Lebih jauh, Aqib menyampaikan apresiasi terhadap program-program pendidikan lingkungan dan pelestarian alam yang dijalankan Kementerian LH dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, penguatan aspek edukasi dan tata kelola lingkungan harus terus dimaksimalkan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.
“Kita berharap, ke depan program-program pendidikan bisa dimaksimalkan kembali supaya apa yang menjadi harapan kita untuk tata kelola lingkungan kita bisa baik, ” tutur Politisi Fraksi PAN itu.
Selain Sumatra, Aqib turut menyoroti wilayah Kalimantan Timur yang dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana ekologis akibat aktivitas perusahaan di sekitar kawasan permukiman dan hutan. Ia meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada daerah yang baru terdampak, tetapi juga melakukan evaluasi reguler terhadap seluruh wilayah dengan tingkat tekanan lingkungan yang tinggi.
Mengakhiri poinnya, Aqib kembali menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan bukan sekadar isu regulasi, melainkan mandat moral untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang berulang. •ecd/rdn
