Timwas Kebencanaan DPR RI Desak Perbaikan Akses Pendidikan dan Fasilitas Pengungsian Erupsi Semeru

PARLEMENTARIA, Lumajang —DPR RI menerjunkan Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk memastikan penanganan bencana erupsi Gunung Semeru berjalan komprehensif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kunjungan kerja ini dilakukan pada Rabu (26/11/2025) sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI di Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.

Gunung Semeru tercatat kembali mengalami peningkatan aktivitas vulkanik sejak awal November 2025. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), erupsi terakhir memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.200 meter dan menyebabkan aliran lahar dingin menerjang sejumlah permukiman di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Sedikitnya 1.150 warga mengungsi, sementara akses jalan dan fasilitas umum mengalami kerusakan di beberapa titik.

Anggota Timwas Bencana DPR RI, Reni Astuti, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada warga terdampak sekaligus menegaskan tujuan utama kunjungan DPR RI, yakni memastikan penanganan pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Sebagai Timwas penanganan bencana, DPR RI tentu pertama menyampaikan duka kepada masyarakat Lumajang yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Kehadiran kami di sini untuk memastikan apakah penanganan bencana telah dilakukan secara komprehensif dan benar-benar berdampak pada masyarakat,” ujar Politisi Fraksi PKS ini kepada Parlementaria.

Akses Pendidikan Terputus, DPR Dorong Solusi Mendesak

Dalam peninjauan lapangan, Timwas menemukan salah satu persoalan mendesak: akses menuju sebuah sekolah dasar yang terputus akibat diterjang lahar dingin. Kondisi ini membuat ratusan siswa tidak dapat bersekolah secara normal.

Reni menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah.

“Ada satu sekolah yang akses jalannya terputus. Ini harus segera mendapatkan solusi. Jangan sampai anak-anak tidak bisa sekolah atau menghadapi masalah penilaian dan layanan pendidikan lainnya. Mereka harus mendapatkan penanganan dan perlakuan khusus,” tegasnya.

BNPB melaporkan bahwa sedikitnya 12 fasilitas pendidikan terdampak sejak aktivitas erupsi meningkat kembali. Sebagian sekolah digunakan sebagai lokasi pengungsian, menghambat kegiatan belajar mengajar.

Dorongan Pembangunan Gedung Serbaguna untuk Pengungsian Permanen

Timwas juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pengungsian yang lebih memadai. Dalam dialog dengan BNPB, Ketua BNPB mengusulkan pembangunan gedung serbaguna permanen yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi jika Gunung Semeru kembali erupsi.

“BNPB mengusulkan pembangunan gedung serbaguna, ada dua lokasi yang diusulkan. Ini penting sebagai antisipasi karena Gunung Semeru masih aktif. Dengan fasilitas ini, warga tidak lagi mengungsi di sekolah sehingga kegiatan pendidikan tidak terganggu,” kata Reni.

Gunung Semeru memang merupakan gunung api paling aktif di Pulau Jawa. Pada Desember 2021, erupsi besar menyisakan lebih dari 8.000 pengungsi dan kerusakan luas di daerah aliran lahar. Reni menegaskan bahwa kebutuhan mitigasi jangka panjang harus menjadi prioritas.

Perkuat Edukasi dan Ketangguhan Masyarakat

Selain infrastruktur, Reni menekankan pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB). Ia mengingatkan bahwa upaya relokasi permanen sudah pernah dilakukan pemerintah, namun di sejumlah titik masih diperlukan pendekatan persuasif dan berkelanjutan.

“Bencana ini sudah terjadi bertahun-tahun. Imbauan dan edukasi kepada masyarakat harus digencarkan. Pemerintah juga sudah melakukan pembangunan hunian tetap beberapa tahun lalu, tetapi tetap harus ada pendampingan agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi erupsi,” ujarnya.

DPR Pastikan Pengawasan Berlanjut

Timwas DPR RI menyatakan bahwa hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah pusat, khususnya terkait: efektivitas penanganan darurat, percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan, pembangunan fasilitas pengungsian yang representatif, dan penguatan mitigasi jangka panjang di kawasan Gunung Semeru.

“Kami ingin memastikan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk masyarakat Lumajang. Pengawasan ini akan terus kami lakukan agar penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan berpihak pada kebutuhan warga,” tutup Reni. •ssb/rdn