Legislator Minta Kementerian ESDM Perkuat Transparansi Program Strategis Sektor Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti perlunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyajikan laporan yang lebih komprehensif dan transparan terkait realisasi serta rencana program strategis tahun 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Yulian dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

“Kami mengapresiasi paparan Pak Menteri, namun dari dokumen yang disampaikan baru memuat kinerja tiga direktorat jenderal, yakni Migas, EBTKE, dan Gatrik. Sementara itu, capaian dari Dirjen Minerba dan Dirjen Gakkum belum tergambarkan. Padahal dua bidang ini sangat penting, terutama dalam hal penanganan penambangan ilegal dan penegakan hukum di sektor energi,” ujar Yulian.

Menurutnya, hal ini penting agar Komisi XII dapat menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi secara optimal. Ia juga menekankan bahwa arah kebijakan Kementerian ESDM harus selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Isu-isu strategis seperti illegal drilling, illegal mining, peningkatan lifting migas, dan hilirisasi mineral seharusnya terpotret secara jelas dalam laporan tahunan Kementerian ESDM. Ini penting agar kita memiliki langkah strategis bersama untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut memberikan apresiasi atas langkah tegas Menteri ESDM dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal di kawasan Geopark Raja Ampat. Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu kasus saja.

“Langkah cepat yang diambil Kementerian ESDM patut diapresiasi. Tapi masih banyak persoalan di lapangan, termasuk aktivitas tambang ilegal di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, kami berharap regulasi di sektor energi dan pertambangan bisa diperkuat agar memiliki daya tindak yang jelas,” ujar Yulian.

Di akhir keterangannya, Yulian menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif DPR RI terhadap Kementerian ESDM. Ia berharap di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, sektor energi nasional semakin kuat, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami di DPR mendukung penuh langkah Kementerian ESDM. Koreksi dan masukan yang kami sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan agar program strategis benar-benar berjalan sesuai kepentingan rakyat,” pungkasnya. •fa/aha