//
Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, serta para Rektor PTKIN wilayah luar Pulau.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) agar mampu bersaing di tingkat internasional. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, serta para Rektor PTKIN wilayah luar Pulau Jawa, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/25).
Dalam rapat yang membahas tata kelola dan dinamika pendidikan di lingkungan PTKIN serta isu-isu aktual, An’im menyoroti persoalan mekanisme penganggaran yang kerap kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, masih banyak perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama yang menghadapi keterbatasan anggaran karena ketidaktepatan perencanaan.
“Kita perlu mendapat penjelasan, apakah anggaran di lingkungan PTKIN ini ditentukan langsung oleh Kementerian Agama atau berdasarkan pengajuan dari masing-masing kampus? Sebab sering kali kebutuhan riil di lapangan tidak terakomodasi,” ujar An’im.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyoroti kurangnya program inovatif di lingkungan PTKIN yang dapat meningkatkan reputasi dan daya saing internasional. Ia mencontohkan masih rendahnya minat mahasiswa luar negeri, terutama dari kawasan Timur Tengah, untuk menempuh pendidikan di Indonesia.
“Kita ingin universitas Islam kita berkelas dunia, bisa menjadi mercusuar Islam rahmatan lil alamin. Namun harus diakui, karakter dan pandangan sebagian masyarakat Timur Tengah masih menganggap kita kelas dua. Karena itu, perlu ada strategi dan inovasi agar kampus-kampus UIN maupun UII mampu menarik simpati mahasiswa internasional,” jelasnya.
Selain isu globalisasi pendidikan, An’im juga menekankan pentingnya sinergi antara PTKIN dan lembaga pesantren. Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di lembaga pendidikan keagamaan harus diimbangi dengan kesiapan perguruan tinggi dalam menyediakan pendidikan lanjutan yang profesional dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Undang-Undang Pesantren sudah disahkan, dan kini minat masyarakat terhadap pendidikan keagamaan semakin tinggi. Maka, perguruan tinggi Islam perlu memperkuat peran dan keterpihakan kepada pesantren, agar kesinambungan pendidikan dari dasar hingga tinggi dapat terjaga,” tegasnya.
An’im juga menyoroti perlunya perhatian terhadap sekolah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ia menyebut sekitar 17 persen lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia berstatus swasta, sehingga perlu mendapatkan dukungan yang proporsional baik dari segi anggaran maupun fasilitas.
“Kami berharap Kementerian Agama tidak hanya fokus pada sekolah negeri, tetapi juga memikirkan sekolah-sekolah swasta. Banyak madrasah yang kualitasnya sudah setara dengan sekolah unggulan, dan ini perlu dijaga,” ujarnya.
Menutup pandangannya, An’im menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk mempertahankan kewenangan pendidikan agama tetap berada di bawah Kementerian Agama, bukan dialihkan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Ia menilai, keseimbangan anggaran dan kebijakan antara kedua kementerian perlu dijaga demi pemerataan kualitas pendidikan nasional.
“Komisi VIII sepakat mempertahankan pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama. Kita akan terus mendorong agar pelayanan, fasilitas, dan kualitas pendidikan di lingkungan Kemenag semakin baik dan berdaya saing,” tutupnya. •wsp,gal/aha
