Komisi V: Saatnya Pengelolaan Perbatasan Berbasis Kemakmuran, Bukan Sekadar Teritori

PARLEMENTARIA, Tarakan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, tidak lagi cukup berbasis pada aspek teritorial. Menurutnya, sudah saatnya paradigma pengelolaan perbatasan bergeser ke arah pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Penguasaan perbatasan itu tidak cukup berbasis kepada teritori, tapi sudah waktunya berbasis kepada kemakmuran, berbasis kepada kesejahteraan, berbasis kepada perwajahan sosial-ekonomi yang terbaik,” tegas Huda saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025).

Politisi asal PKB itu menyebut Kaltara sebagai “halaman depan rumah Indonesia” yang memiliki nilai strategis tinggi, baik secara geopolitik maupun sosial-ekonomi. Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan harus menempatkan Kaltara sebagai prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam bidang infrastruktur dan transportasi.

“Kaltara ini adalah halaman depan rumah Indonesia. Karena itu semua hal ihwal pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi, harus menjadi perhatian kita bersama. Ini pekerjaan rumah yang belum selesai dan perlu dukungan maksimal dari pemerintah pusat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Dalam kesempatan tersebut, Huda juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI berkomitmen memperjuangkan agar pembangunan Kaltara masuk dalam agenda prioritas nasional tahun 2026. Ia berharap pada peringatan 14 tahun berdirinya Provinsi Kaltara pada 25 Oktober 2026 mendatang, ada proyek infrastruktur strategis yang bisa diresmikan langsung oleh Presiden RI.

“Kami ingin, pada peringatan 14 tahun berdirinya Provinsi Kaltara, ada proyek infrastruktur yang dapat diresmikan oleh Bapak Presiden. Semangatnya, kita ingin pemerataan pembangunan benar-benar terlaksana dan menjadi konsentrasi nasional,” kata Huda.

Lebih lanjut, Huda menyampaikan bahwa arah kebijakan anggaran pemerintah saat ini sudah menunjukkan keberpihakan pada pembangunan daerah. Banyak program prioritas Presiden RI di APBN 2026 yang berfokus pada pemerataan, termasuk program berbasis masyarakat seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Anggaran yang dulu banyak tersebar di kementerian kini langsung diarahkan ke daerah-daerah. Ini langkah luar biasa. Karena itu kami berharap isu infrastruktur dan transportasi juga menjadi bagian dari fokus penguatan agenda di daerah-daerah, sejalan dengan program Presiden yang mendorong pemerataan pembangunan,” pungkasnya.

Diketahui, Provinsi Kalimantan Utara berdiri sebagai daerah otonom baru (DOB) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan pada 25 Oktober 2012, dan diresmikan pada 22 April 2013. Peresmian ini menandai provinsi ke-34 di Indonesia, yang merupakan pemekaran dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan untuk mempercepat kesejahteraan di wilayah perbatasan. •rdn