Percepatan Penerbitan IPR Langkah Konkret Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat

PARLEMENTARIA, Manokwari – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah Papua Barat. Hal ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberpihakan terhadap warga asli Papua. Hal ini disampaikan Bambang saat memimpin kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Manokwari, Papua Barat. Senin, (27/10/2025).

Politisi Fraksi Golkar tersebut menyampaikan bahwa secara regulatif, pelaksanaan kegiatan penambangan rakyat dimungkinkan melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Oleh karena itu, koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan kementerian teknis menjadi kunci agar izin tersebut dapat segera diterbitkan.

“Satu solusi bahwa sebetulnya itu enggak ada masalah, karena dimungkinkan regulasinya terkait dengan WPR. Jadi terkait dengan Izin Pertambangan Rakyat ini segera bisa dikeluarkan sepanjang memang koordinasinya intens. Tadi saya sudah bisik-bisik kepada Pak Gubernur agar Kepala Dinas ESDM Provinsi (Papua Barat) segera berkoordinasi bagaimana teknis langkah-langkahnya,” jelasnya kepada Parlementaria usai pertemuan.

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa aspek teknis seperti perizinan lingkungan harus diatur dengan baik agar pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap sesuai ketentuan. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan di lapangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

“Yang paling penting, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Gakkum, jangan sampai setelah izin keluar justru yang bekerja bukan masyarakat Papua. Kita harus saling menjaga agar tujuan utama dari WPR ini tercapai, yakni untuk kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.

Legislator Dapil Bangka Belitung tersebut memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal implementasi regulasi yang ada agar berjalan sesuai dengan semangat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Papua Barat. “Kami di DPR datang ke sini untuk mendukung. Kami ingin regulasi yang sudah ada segera dijalankan dan jangan ragu-ragu. Kami akan mengawasi agar masyarakat betul-betul dapat menikmati hasilnya,” tutupnya. •pdt/rdn