Langkah Cepat Menko PM Berkoordinasi Bukti Negara Hadir Supervisi Kelayakan Bangunan Ponpres

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang segera berkoordinasi dengan sejumlah kementerian setelah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa kondisi pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Cucun menilai tindakan Gus Muhaimin cepat menemui Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan pesantren berlangsung aman dan sesuai standar.

“Langkah cepat Gus Muhaimin yang hari ini menemui Menteri Agama dan Menteri PU, saya kira sangat bagus. Ini sekaligus lagi, membuktikan bahwa negara sudah hadir ikut mensupervisi,” kata Cucun dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin meminta seluruh pondok pesantren segera mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika belum memiliki izin, maka pembangunan gedung yang masih berjalan harus dihentikan sementara. Pemerintah juga berkomitmen membantu proses perizinan dengan membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren, yang akan mempercepat pendataan dan audit infrastruktur.

Cucun menilai langkah tersebut sejalan dengan usulannya agar pemerintah memberikan pendampingan kepada pondok pesantren yang tengah membangun atau merenovasi fasilitasnya.

“Kita ketahui pesantren adalah lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat, dan Ponpes butuh kehadiran pemerintah. Jadi memang sudah seharusnya Pemerintah ada, hadir ikut mensupervisi tata cara membangun,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa pemerintah dapat berperan melalui supervisi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang berwenang mengatur konstruksi bangunan, termasuk dukungan teknis dari dinas-dinas PU di daerah.

“Belum lagi ada juga dinas PU yang memahami sipil konstruksi bangunan di daerah, baik kabupaten-kota, provinsi, maupun pemerintah pusat,” sebut Pimpinan DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini. 

Langkah cepat lintas kementerian ini diharapkan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat standar keselamatan dan legalitas pembangunan pesantren di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo sebelumnya memerintahkan audit menyeluruh terhadap pondok pesantren pasca-insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, awal Oktober 2025. Tragedi tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka, serta mengungkap perlunya pengawasan ketat terhadap kualitas infrastruktur lembaga pendidikan berbasis keagamaan. •uc/rdn