//
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin kunjungan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025). Foto: Galuh/vel.
PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti persoalan serius terkait kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan dokter spesialis, di sejumlah Puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ini ditemukan sekitar 20 Puskesmas yang bahkan tidak memiliki dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis.
“Wilayah Kalimantan Tengah ini sangat luas dan masyarakatnya tersebar hingga pelosok. Banyak Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis, bahkan dokter umum pun tidak ada,” ujar Felly kepada Parlementaria saat melakukan kunjungan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025).
Menurut Felly, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola dan distribusi tenaga kesehatan. Padahal, Kalimantan Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi besar dari sektor pertambangan dan pertanian.
“Ini bukan hanya soal kekayaan daerah, tetapi juga soal tata kelola dan regulasi. Pemerintah pusat harus memastikan distribusi dokter dan dokter spesialis tidak hanya terpusat di kota-kota besar,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, Felly meminta agar Kementerian Kesehatan memperkuat kebijakan pemerataan tenaga medis, termasuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah pelosok. Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan faktor lingkungan, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi, yang turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
“Kalau kita bicara kesehatan, kita tidak bisa hanya melihat dari fasilitas kesehatannya saja, tapi juga dari lingkungannya. Air bersih dan sanitasi harus menjadi perhatian,” tambahnya.
Selain itu, Felly mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Tengah yang memberikan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah agar kelak kembali dan mengabdi di daerah asalnya.
“Kami mendukung upaya Gubernur yang memberikan beasiswa bagi anak-anak dari setiap kecamatan agar setelah lulus bisa kembali mengisi kekosongan dokter di Puskesmas. Ini langkah strategis,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa upaya daerah perlu didukung oleh kebijakan nyata dari pemerintah pusat agar hasilnya lebih cepat dirasakan masyarakat. “Kita tetap butuh kebijakan nasional untuk mempercepat pemerataan tenaga medis ke daerah terpencil. Jangan sampai masyarakat di pelosok merasa dianaktirikan,” ujarnya.
Menutup pernyataanya, Felly menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menutup mata terhadap persoalan di Kalimantan Tengah, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.
“Wilayah ini terlalu besar dan butuh dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah pusat harus hadir memberikan solusi nyata, bukan hanya perhatian,” tutupnya. •gal/rdn
