//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat RDPU Komisi XI DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto: Mario/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dialami Provinsi Sumatera Selatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ia menegaskan bahwa pos Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tidak boleh mengalami pemotongan.
“Persoalan DAU ini nggak bisa dipotong karena ini menyangkut gaji, baik gaji PNS, gaji P3K maupun gaji P3K per waktu. Nah kalau yang lainnya mungkin bisa tentatif,” ujar Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Fauzi menjelaskan, RAPBN 2026 mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan dengan defisit meningkat dari 2,4 persen menjadi 2,6 persen atau setara Rp51 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp43 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah. Secara nasional, anggaran transfer daerah dalam RAPBN 2026 mencapai Rp692,99 triliun, naik dari Rp649,99 triliun pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima DPR, beberapa kabupaten dan kota justru mengalami pemotongan TKD hingga 10–20 persen. Khusus untuk Sumatera Selatan, Fauzi mencatat adanya penurunan alokasi TKD sebesar Rp1,8 triliun.
“Sedangkan ada kurang bayar itu kalau dalam undang-undang HKPD, wajib dibayar T-min 1. Nah kemarin ada kebijakan dari pemerintah dipotong 50 persen. Nah 50 persennya itu coba kita jelaskan dulu, apakah 50 persen dari tahun sebelumnya atau 50 persen hanya di T-min 1. Ini tolong di cross-check lagi di Kementerian Keuangannya,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Fauzi menyampaikan bahwa berbagai masukan dari DPRD provinsi maupun kabupaten/kota terkait kondisi ini telah dibawa ke Badan Anggaran DPR RI. Ia berharap pemerintah dapat memberi kejelasan agar tidak menimbulkan kerancuan di daerah. •hal/rdn
