Komisi VI Soal BUMN Tambang Motor Utama Industrialisasi: Jangan Hanya Jadi Penonton!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Dorongan hilirisasi mineral bukanlah agenda baru. Sejak tahun 2020, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong industrialisasi dalam negeri. Sejumlah proyek smelter nikel, bauksit, hingga tembaga tengah dibangun di berbagai wilayah, termasuk proyek besar di Maluku Utara dan Sulawesi.

Memahami kebutuhan ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengingatkan sektor pertambangan mineral, khususnya nikel, bauksit, dan tembaga, tidak lagi bisa dipandang sebatas komoditas mentah. Sebab itu, ia ingin menempatkan BUMN tambang sebagai motor utama industrialisasi.

Baginya, Indonesia tidak boleh hanya sekadar menjadi penonton, melainkan perlu menjadi aktor utama industrialisasi, termasuk dalam peralihan dunia menuju energi bersih dan kendaraan listrik. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Vale Indonesia Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dirinya menyebut mineral strategis tersebut kini menjadi fondasi masa depan ekonomi Indonesia, terutama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. “Pertambahan mineral khususnya nikel, bauksit, dan tembaga bukan lagi sekedar komoditas mentah. Sektor ini telah ditetapkan sebagai pilar fundamental yang akan menentukan nasib Indonesia dalam persaingan global,” kata Andre.

Apalagi, menurutnya, keberhasilan hilirisasi menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari “jebakan negara pengekspor bahan mentah. Perlu diketahui, pemerintah kini memiliki visi besar agar Indonesia berperan sebagai pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia.

Tentu, upaya transformasi sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti komponen baterai kendaraan listrik (EV battery) hingga produk aluminium, merupakan langkah strategis untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di rantai pasok global industri kendaraan listrik. Dalam konteks itu, Antam, Inalum, dan Vale dipandang sebagai pilar utama yang menentukan arah hilirisasi mineral nasional.

“Oleh karena itu, kehadiran ketiga entitas kunci dalam RDP pada hari ini sangatlah strategis. Ketiganya perlu memiliki rencana kerja dan aksi korporasi yang tersusun dengan matang guna mewujudkan hilirisasi produk pertambangan menuju kemandirian industri mineral nasional,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Komisi VI DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar seluruh rencana kerja dan aksi korporasi tersebut dijalankan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. “Kami berharap RDP hari ini dapat menghasilkan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang terukur demi memastikan multiplier effect dari kekayaan mineral ini benar-benar kembali sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. •um/rdn