Legislator Dorong UPLAND Wujudkan Ekosistem Bisnis dan Tingkatkan Kesejahteraan Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI meninjau langsung pelaksanaan Program UPLAND (The Development of Integrated Farming System in UPLAND Areas) di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (21/7/2025). Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap efektivitas program pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyampaikan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan pelaksanaan Program UPLAND sesuai dengan perencanaan awal dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. “Kami ingin memastikan apakah program UPLAND ini berjalan sesuai rencana. Karena ini program besar, dan saya melihat di anggaran 2026 pun kembali dialokasikan, maka evaluasi di titik-titik seperti di Pujon Kidul ini sangat penting,” ujar politisi dari Fraksi PKS tersebut.

Dalam pengamatannya, Slamet mengakui bahwa program di Pujon Kidul tampak berjalan dengan baik, terutama untuk komoditas bawang merah. Namun demikian, ia menekankan bahwa kesuksesan program tidak cukup dinilai hanya dari tampilan lapangan, tetapi harus dibuktikan dengan data hasil produksi dan keberlanjutan pasca-panen. “Sepintas memang nampaknya berhasil, tetapi kami belum bisa simpulkan sebelum melihat data-data hasil produksinya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti dua persoalan utama yang menjadi hambatan sektor pertanian secara umum, yakni subsidi pupuk dan pasca panen. Menurutnya, salah satu kelemahan Program UPLAND saat ini adalah belum maksimalnya penanganan hilirisasi. “Dari awal, program ini seharusnya sudah menyasar sampai ke hilir, tapi tadi kami masih mendengar langsung dari petani bahwa pemasaran hasil pertanian, baik bawang merah maupun produk seperti susu, masih menjadi masalah utama,” jelasnya.

Slamet mendorong pemerintah agar menciptakan ekosistem bisnis pertanian yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada sistem pasca panen yang terintegrasi. “Yang harus didorong justru bagaimana setelah petani panen, mereka bisa mendapatkan pembeli yang pasti, atau off-taker yang konsisten. Ini yang harus dibangun pemerintah,” tegasnya.

Ia pun menegaskan bahwa tujuan utama Program UPLAND harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan pengurangan angka kemiskinan. “Kita tahu mayoritas masyarakat miskin berada di sektor pertanian. Jika UPLAND ini benar-benar berhasil, maka kemiskinan pun akan menurun. Program ini tidak boleh hanya berhenti di atas kertas, tapi harus menyentuh langsung kehidupan petani,” tutup Slamet. •ica/aha