Komisi IV: Pemerintah Lamban, Langkah Antisipatif Penanganan Karhutla Belum Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Menurutnya, langkah antisipatif belum tampak jelas, meskipun teknologi pemantauan seperti Karhutla Monitoring System (KMS) telah tersedia.

Pernyataan ini disampaikan Alex setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru melaporkan adanya 694 titik panas (hotspot) di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, per Sabtu, 19 Juli 2025. Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau menjadi penyumbang terbesar, yakni 259 titik panas atau sekitar 40 persen.

“Kami mendoakan semua petugas di lapangan, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan lainnya agar selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas. Mereka berjibaku memadamkan api di kondisi serba terbatas, bahkan hanya dengan tongkat karena tidak adanya sumber air di lokasi,” kata Alex dalam rilis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Alex juga menyoroti tidak berfungsinya helikopter water bombing milik BPBD Riau, yang menurutnya sangat menyulitkan proses pemadaman karena semua harus bergantung pada tenaga darat.

Berdasarkan data BMKG, titik panas di Provinsi Riau tersebar di beberapa daerah, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu (107 titik) dan Rokan Hilir (95 titik). Titik panas lainnya ditemukan di Kota Dumai (17), Kabupaten Siak (15), Kampar (10), Pelalawan (7), Bengkalis (5), Kuantan Singingi (2), dan Indragiri Hulu (1).

“Akibat titik panas ini, kabut asap juga mulai terbentuk dan telah terpantau menyebar hingga ke wilayah Malaysia berdasarkan citra satelit pada Minggu (20/7/2025),” jelasnya.

Lebih lanjut, Alex mendorong agar sistem KMS yang digagas pemerintah benar-benar dioptimalkan. Ia menilai sistem tersebut seharusnya dapat memberikan data presisi secara real-time untuk mendeteksi dan mencegah karhutla sejak dini.

Ia menyebut bahwa KMS yang dikembangkan bersama platform Global Forest Watch Fires (GFW-Fires) mampu mengirimkan data visual kejadian kebakaran dengan resolusi hingga 50×50 cm. Sistem ini berada di bawah koordinasi Kantor BP REDD+ Jakarta, dengan tiga fokus utama: pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

“Namun sayangnya, dalam karhutla tahun ini, publik belum melihat peran nyata BP REDD+ dalam mengatasi kebakaran yang terus berulang setiap tahun,” ungkapnya.

Menurut Alex, karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, gangguan aktivitas sehari-hari, dan mencoreng hubungan antarnegara akibat asap lintas batas.

“Ini saatnya BP REDD+ menunjukkan kebermanfaatannya secara konkret, apalagi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan.

Alex juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, mengingat kondisi suhu di sejumlah wilayah Sumatera saat ini bahkan tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata suhu 10 tahun terakhir. •hal/rdn