Hetifah Dorong Ekosistem Budaya Kaltim Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Pekan Kebudayaan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menghadiri pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur yang digelar di Samarinda. Kehadirannya bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai bentuk nyata dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Samarinda. Menurut Hetifah, kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa ruang bagi pemaju kebudayaan—mulai dari komunitas, seniman, hingga akademisi—semakin terbuka untuk menampilkan kekayaan objek budaya daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Hetifah menyampaikan komitmennya untuk mendorong pemanfaatan Dana Indonesiana, yang saat ini pendaftarannya telah dibuka oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa dana tersebut bisa menjadi penggerak utama aktivitas budaya yang inklusif dan berkelanjutan di Kaltim, terutama bagi komunitas akar rumput yang sering kali minim akses pembiayaan. 

Selain itu, ia juga mendorong agar Kalimantan Timur segera membentuk Dinas Kebudayaan yang sendiri, agar pengelolaan sektor budaya dapat lebih fokus, sistematis, dan responsif terhadap dinamika lokal.

Hetifah mengapresiasi seluruh komponen pemajuan kebudayaan—yakni pelaku budaya, komunitas, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan/penelitian—yang bersama-sama telah menjaga dan mengembangkan budaya lokal. 

“Pentingnya proses akulturasi budaya di Kaltim, mengingat wilayah ini sangat majemuk. Dengan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif, budaya lokal tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang menyatukan dan menginspirasi,”ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria baru-baru ini. 

Melalui momentum Pekan Kebudayaan ini, Legislator Fraksi Partai Golkar itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem kebudayaan di Kalimantan Timur. Ia memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus menjadi mitra strategis dalam pemajuan kebudayaan daerah, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun advokasi kebijakan nasional. •rnm/rdn