//
Azis Subekti Dorong Sinkronisasi TKD dan Pembinaan Daerah Melalui Peluncuran SIGROW Kemendagri
Diterbitkan
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti. Foto: Ist/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menyambut langkah Kemendagri yang memperkenalkan sistem pemantau pertumbuhan ekonomi daerah atau Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW). SIGROW merupakan sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Azis menyampaikan empat poin sikap yang menyoroti pembinaan daerah, penguatan koordinasi anggaran, hingga pengendalian inflasi.
Azis menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah pusat. “Saya memberikan apresiasi dengan kerja progresif pemerintah pusat dalam pembinaan daerah terutama terkait dengan aktivitas ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Ia kemudian menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam memberi bimbingan yang lebih mendalam di lapangan.
“Pemerintah pusat melalui kemendagri harus mampu memberikan bimbingan untuk membedah persoalan di daerah terutama terkait pengelolaan daerah untuk mencapai kemampuan perekonomiannya secara mandiri. Manfaatkan sumber daya yang dimiliki terutama dengan bertambahnya wakil menteri, direktorat jenderal yang terkait pembinaan daerah bahkan desa untuk bekerja secara detil, bersama-sama pemda menuntun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan mencarikan terobosan baru dalam pengembangan daerah.” ujarnya
Soal optimalisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD), Azis menilai perlu ada sinkronisasi jadwal dan komitmen pencairan. “Untuk dana Transfer Keuangan Daerah dari pusat-agar optimal pemanfaatannya, kemendagri harus mampu berkomunikasi dengan jelas ke Kementerian Keuangan terkait mandatory spending, komitmen waktu pencairan yang tepat sesuai perencanaan daerah-sehingga pemda tidak disibukkan dengan persoalan yang setiap tahun sama dan berulang.”
Terakhir, Azis menyoroti pengendalian inflasi melalui data pasar yang nyata dan bersifat prediktif. “Dalam rangka pengendalian inflasi, daerah harus didorong memiliki data kebutuhan riil bahan pokok di setiap pasar dengan mengefektifkan kerja dinas perdagangan maupun lembaga lain agar tidak saja memantau data tapi mampu memberikan prediktif kebutuhan ke depan sehingga mitigasi bisa dilakukan dengan cermat,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. •blf/rdn
