Kinerja Kementerian Kebudayaan Diapresiasi, Dorong Perkuat Transformasi Budaya Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Kebudayaan RI dalam realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai 94,59% serta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, sejumlah catatan penting turut disampaikan untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas program kebudayaan ke depan.

Hetifah menekankan pentingnya pelestarian dan penguatan budaya tidak semata-mata dilihat dari sisi pelaporan anggaran, namun juga dampak konkret yang dirasakan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis identitas budaya nasional.

“Komitmen menjaga keberagaman budaya Indonesia harus diiringi dengan transformasi kelembagaan dan distribusi program yang merata. Kami mendorong agar Kementerian Kebudayaan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas seni, dan pelaku budaya lokal agar kebijakan kebudayaan tak hanya berhenti di pusat, tetapi hidup dan berkembang di akar rumput,” ujar Hetifah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

Komisi X juga menyoroti perlunya percepatan dalam penataan kelembagaan, khususnya proses pelaporan keuangan dan pengelolaan aset Kemenbud pasca pemisahan dari Kemendikbudristek. Selain itu, Komisi meminta agar program kebudayaan tahun 2025 diarahkan pada upaya strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), serta menyasar generasi muda dengan pendekatan edukatif dan digital.

Hetifah menyampaikan bahwa DPR RI, melalui Komisi X, akan terus mengawal kebijakan kebudayaan sebagai pilar pembangunan bangsa. “Kebudayaan bukan hanya warisan, tapi juga masa depan. Ia harus menjadi fondasi dalam membangun karakter bangsa sekaligus sumber kekuatan ekonomi kreatif nasional,” tutup Hetifah. •rnm/aha