//
PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro dan kecil, termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab itu, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor guna membangkitkan kembali peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita tadi melihat bahwa kredit untuk usaha mikro dan kecil mengalami penurunan. Ini menjadi tanda tanya besar, terlebih ketika pertumbuhan kredit nasional juga melambat. Kita harus bertanya: apa yang sedang terjadi?” ungkap Kholid dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bersama sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/05/2025).
Ia menilai, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan, termasuk perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, ungkapnya, sektor keuangan semestinya harus menjadi tulang punggung yang menopang pertumbuhan industri lokal di daerah.
“Perlu ada inovasi dan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor jasa keuangan. Sektor keuangan pada prinsipnya harus menjadi penopang industri lokal. Maka, kebijakan industrinya pun harus diperkuat,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Di sisi lain ia juga menyoroti sejumlah sektor andalan di NTT seperti pariwisata, infrastruktur, transportasi, dan produk pertanian yang berpotensi besar untuk dikembangkan dan bahkan diekspor. Namun sektor-sektor tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan permodalan yang terukur dan terarah.
“Kita perlu merumuskan secara konkret: apa kebutuhan kredit di NTT? Dengan itu kita bisa menargetkan dukungan dari sektor perbankan, jasa keuangan, dan meminta OJK sebagai mitra Komisi XI untuk mempermudah proses akses pembiayaan di sini,” ujarnya.
Kholid pun menegaskan pembangunan ekonomi di NTT berisiko stagnan jika tiada dukungan afirmasi kebijakan yang memudahkan akses kredit bagi pelaku usaha lokal setempat. Berangkat dari isu ini, ia mendorong perlu ada intervensi nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong laju pertumbuhan sektor riil NTT.
“Kalau tidak ada afirmasi seperti itu, maka proses pembangunan akan jalan di tempat. Kita ingin ke depan ada progres yang signifikan, terutama bagi sektor-sektor yang menjadi kekuatan ekonomi lokal,” pungkas Kholid. •skr/um
