Masuknya Investasi di Kolaka Sultra Harus Seimbangkan Perlindungan Masyarakat Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Andi Ridwan Wittiri menerima kunjungan dari anggota DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk membahas berbagai aspirasi terkait dampak investasi di daerah tersebut. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025) ini, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara masuknya investasi dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.

“Tidak semua kabupaten punya peluang seperti Kolaka yang saat ini menjadi tujuan beberapa perusahaan besar, seperti PT Aneka Tambang (Antam), PT Vale Indonesia, PT Ceria Nugraha Indotama, dan PT Indonesia Pomalaa Industry (IPI). Tapi kesempatan ini harus dijaga dengan sinergi yang adil,” ujar Andi Ridwan dalam wawancara kepada Parlementaria usai pertemuan.

Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, Kabupaten Kolaka menjadi salah satu titik investasi strategis di sektor pertambangan, khususnya nikel. Pada 2024, Kolaka mencatatkan realisasi investasi senilai lebih dari Rp7 triliun, sebagian besar dari industri pengolahan nikel.

Namun, ia mengingatkan bahwa kehadiran investor juga memiliki dampak sosial. Ia menyoroti fenomena migrasi tenaga kerja muda Kolaka ke daerah tetangga seperti Konawe dan Morowali. “Banyak anak muda meninggalkan Kolaka karena lapangan kerja kurang tersedia bagi mereka. Bahkan tadi disebutkan oleh anggota DPRD Kolaka, muncul fenomena ‘janda-janda Kolaka’ karena suaminya tidak kembali setelah merantau cari kerja,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun dengan tetap memperhatikan kompetensi. “Mereka harus direkrut dengan seleksi dan pelatihan. Pemerintah daerah punya peran penting memberi pelatihan keterampilan. Kita tidak ingin tenaga kerja yang tidak punya keahlian malah menimbulkan ketimpangan di lingkungan kerja,” kata Ridwan, seraya mencontohkan kasus di Morowali, di mana perekrutan tenaga kerja diduga tidak berbasis kompetensi.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran investasi, terutama di sektor pertambangan. Ia mencontohkan langkah tegas Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menyegel tambang ilegal di Jawa Barat sebagai preseden.

Terkait upaya menjaga iklim ekonomi daerah tetap sehat, Ridwan mengimbau agar masyarakat dan investor saling menjaga keharmonisan. “Kalau ada masalah, jangan demo terus. Duduk bersama, libatkan pemda, DPRD, dan DPR RI. Kita cari solusi bersama. Kita ini demokrasi Pancasila,” ujarnya.

Kunjungan DPRD Kolaka ini menandai keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal keberlanjutan pembangunan daerah yang adil dan inklusif. Ridwan juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. •ssb/rdn