//
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono di Gedung DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), guna membahas penguatan standardisasi nasional dalam menjawab tantangan perekonomian global.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, menyoroti pentingnya peran standardisasi dalam meningkatkan kualitas produk nasional serta daya saing di pasar global, terutama melalui program Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan penguatan kapasitas UMK (Usaha Mikro dan Kecil).
“Penguatan standardisasi bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga bagian dari strategi bangsa dalam memperkuat ekonomi nasional di tengah persaingan global yang makin ketat,” ujar Evita dalam rapat yang dihadiri oleh 25 anggota Komisi VII DPR RI.
Evita juga menegaskan pentingnya sosialisasi program SNI Bina-UMK secara masif serta pendampingan penerapan SNI agar UMK dapat memenuhi persyaratan ekspor. “Target 1,15 juta UMK penerima program SNI Bina-UMK pada tahun 2025 harus benar-benar didukung dengan kerja sama lintas sektor, dan ini menjadi fokus pengawasan kami,” imbuhnya.
Komisi VII juga meminta BSN untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan implementasi kegiatan SPK serta memperkuat pengawasan terhadap produk impor demi melindungi produk dalam negeri. Keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan SPK juga diapresiasi, terutama karena berdampak positif terhadap perluasan lapangan kerja dan efektivitas penggunaan APBN.
Rapat ditutup dengan kesepakatan agar BSN menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi dari Komisi VII DPR RI dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kualitas dan standar. •ssb/aha
