//
Meitri Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Reklamasi Tambang Berkeadilan di Kalteng
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Palangkaraya — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti persoalan kerusakan lingkungan akibat maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab perlu ditegakkan secara serius dan konsisten.
Meitri menambahkan, penerapan reklamasi pasca tambang juga harus menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Sebanyak 41.000 hektar lahan rusak akibat aktivitas tambang ilegal adalah angka yang sangat memprihatinkan. Kerusakan ini bukan hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar lewat risiko banjir, pencemaran air, dan degradasi tanah,” tegas Meitri di sela kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menekankan, keberlanjutan lingkungan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Salah satu upaya penting dalam menjaganya adalah melalui penanganan limbah tambang yang terukur serta pemulihan lahan bekas tambang secara tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
“Perusahaan pemegang IUP harus bertanggung jawab terhadap reklamasi dan pengelolaan lubang bekas tambang. Pengabaian terhadap hal ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak,” tegas Meitri.
Lebih lanjut, Anggota DPR Dapil Jatim VIII ini juga mempertanyakan derajat kesahihan sejumlah klaim dari segelintir perusahaan tambang mengenai keberhasilan reklamasi. Menurutnya, masih banyak laporan dari masyarakat dan NGO lingkungan yang menunjukkan bahwa lubang bekas tambang masih minim pemulihan, bahkan dibiarkan terbuka.
“Pengawasan oleh pemerintah mesti diperkuat. Tidak bisa hanya bergantung pada laporan sepihak, tetapi juga perlu ada sandingan. Harus ada verifikasi lapangan yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi untuk memastikan kebenaran data di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, Meitri juga mendukung sinergi antar instansi seperti Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta Deputi Penegakan Hukum Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelanggaran serta mempercepat usaha pemulihan lingkungan.
“Kepercayaan publik terhadap upaya rehabilitasi lingkungan sangat bergantung pada transparansi data, konsistensi penegakan hukum, dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan,” kata Meitri.
Meitri menambahkan, isu lingkungan tidak bisa dilepaskan dari dimensi keadilan. Dia menekankan agar masyarakat sekitar tambang perlu dilindungi dari potensi menjadi korban eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Keadilan lingkungan adalah bagian dari keadilan sosial. Jangan biarkan masyarakat di sekitar tambang menanggung beban kerugian atas keuntungan yang dinikmati segelintir orang,” pungkasnya.
