//
PARLEMENTARIA, Mentawai – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya di bidang pendidikan.
“Beberapa indikator yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan, baik secara murni maupun kasar,” ujarnya saat berdialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Mentawai, Sumatera Barat, Kamis (10/4/2025).
Esti juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Meskipun alokasi 20 persen dari APBN secara nominal telah terpenuhi, menurutnya, sebagian besar dana tersebut masih terserap untuk pembayaran gaji tenaga pendidik dan biaya operasional.
“Akibatnya, anggaran yang benar-benar menyentuh peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah 3T seperti Mentawai, sangat terbatas. Ini yang menjadi catatan penting, karena anggaran besar belum tentu berdampak langsung pada mutu dan akses pendidikan,” jelasnya.
Selain isu pendidikan, Komisi X DPR RI turut menyoroti potensi pariwisata yang besar di Kepulauan Mentawai. Dengan kekayaan alam seperti pantai, hutan tropis, dan budaya lokal yang masih lestari, Mentawai dinilai sangat potensial menjadi destinasi unggulan nasional. Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan berkelanjutan dan strategi promosi masih perlu dijawab secara konkret.
“Komisi X DPR RI akan mendorong promosi pariwisata Mentawai melalui media dan kegiatan publik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Esti.
Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Denny Cagur, menyampaikan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata Mentawai melalui media sosial agar semakin dikenal masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Mentawai memiliki pariwisata yang menarik, hanya saja masih kurang promosi. Saya pribadi akan turut memajukan promosi pariwisata Mentawai melalui media sosial,” tutur Denny.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menjelaskan bahwa tantangan geografis menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan. Dari total 13 SMA (12 negeri dan 1 swasta), 3 SMK negeri, serta 2 SLB swasta di Mentawai, mayoritas berada di lokasi yang terpencil.
“Banyak siswa harus menempuh perjalanan menggunakan boat untuk bisa bersekolah. Di samping itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan sangat terbatas, sehingga kualitas pembelajaran pun belum bisa maksimal,” ungkap Rinto.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Mentawai. Salah satu strategi yang diusulkan adalah memperluas akses bagi putra-putri Mentawai untuk diterima melalui jalur pendidikan kedinasan.
“Ini langkah penting agar mereka bisa kembali membangun kampung halamannya dengan bekal ilmu dan kompetensi yang mumpuni,” pungkasnya. •tn/aha
