//
PARLEMENTARIA, Medan – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan bahwa ketersediaan beras, baik secara nasional maupun di wilayah Sumatera Utara, dalam kondisi aman dan tidak mengkhawatirkan. Hal itu ia dapati usai kunjungan kerja reses bersama tim Komisi IV ke Sumatera Utara dengan Perum Bulog dan para pemangku kebijakan lainnya.
“Mengenai ketersediaan beras, sudah disampaikan tadi bahwa ketersediaan beras secara nasional dan di sumatera utara dinyatakan cukup ketersediaan nya jadi tidak mengkhawatirkan. Penyerapan gabah oleh Bulog sudah dilaksanakan dengan baik. Memang di awal ada sedikit keterlambatan, tapi ke depan akan dievaluasi terus agar makin lancar,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, penyerapan gabah dari petani oleh Bulog telah berjalan sesuai keputusan pemerintah, yakni dengan harga pembelian sebesar Rp6.500 per kilogram. Ia mengakui adanya kendala di tahap awal, namun optimis proses ini akan berjalan semakin lancar seiring waktu.
“Mengenai penyerapan gabah, serapan gabah dari petani sesuai dengan keputusan dari pemerintah bahwa Bulog menyerap dengan harga Rp6.500 per kilogram itu sudah dilaksanakan dengan baik, ya hanya memang perlu proses yang tentunya hari demi hari akan ada evaluasi mungkin di awal adanya sedikit kendala yang terjadi dan mudah-mudahan kedepannya akan semakin lancar.” tutur Legislator Dapil Jawa Tengah V tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa proses produksi beras dari gabah yang dilakukan Bulog bersama mitra-mitranya telah berjalan sebagaimana mestinya. Sumatera Utara dinilai cukup aman dari sisi ketersediaan stok beras, meskipun masih terdapat stok beras tahun 2024 yang belum dikeluarkan.
Menurutnya, hal ini merupakan strategi pemerintah untuk menjaga harga beras di musim panen agar tidak jatuh dan merugikan petani. “Masih ada sisa stok beras yang belum dilepas karena sedang panen. Kalau dilepas semua, dikhawatirkan harga turun. Maka perlu kebijakan yang seimbang agar petani tidak rugi,” terangnya.
Terkait Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa program tersebut telah kembali dibuka secara terbatas, khususnya untuk wilayah yang tidak atau belum memasuki masa panen. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
“SPHP sudah dibuka kembali, sudah dilakukan juga secara terbatas, tujuannya ya bukan untuk kemudian menghambat atau bagaimana, hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas agar harga tidak jatuh di tempat atau daerah yang sedang panen, nah SPHP untuk daerah yang tidak atau belum panen itu ya tetap jalan.” ucapnya.
Mengenai bantuan pangan pemerintah, Abdul Kharis menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan strategis yang memerlukan pembahasan dalam rapat kabinet atau rapat terbatas bersama kementerian terkait.
Sementara itu, terkait usulan subsidi output dari Bulog, Komisi IV menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, skema subsidi berbasis hasil (output) pernah diusulkan dalam rapat dengan Menteri Pertanian dan layak untuk dipertimbangkan kembali.
“Usulan subsidi output itu kreatif dan patut diapresiasi. Sudah pernah kami sampaikan dalam rapat dengan menteri, dan ini bisa jadi salah satu solusi bagi petani,” tutupnya. •mf/aha
