//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat. Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.
Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia.
Perlu diketahui, upaya ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.
Alih-alih melakukan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menerangkan Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi. Dirinya pun mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.
“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Meski memberikan apresiasi, Komisi VI DPR tetap mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Anggia menegaskan bahwa potensi “banjir impor” dari negara-negara maju, termasuk AS, yang dapat mengancam industri dalam negeri jika tidak diantisipasi dengan baik. Ia juga menyoroti risiko nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai faktor-faktor yang perlu diwaspadai.
“Harus ada mitigasi risiko, terutama terhadap ancaman PHK massal jika produksi dalam negeri terganggu,” tegasnya.
Kreativitas Mencari Alternatif Pasar
Di tengah ketidakpastian global, ia mendorong agar Indonesia lebih kreatif dalam mencari alternatif pasar ekspor. Negara-negara anggota BRICS, RCEP, hingga kawasan Eropa dan mitra bilateral seperti Jepang, Australia, dan Pakistan, sebutnya, bisa menjadi tujuan yang potensial. Selain itu, penguatan konsumsi domestik menjadi salah satu strategi jangka pendek yang diusulkan.
“Kita bisa menggencarkan konsumsi dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Menutup pernyataannya, Anggia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku industri mampu beradaptasi dengan cepat. Baginya, langkah pemerintah yang membuka akses impor tanpa hambatan adalah manuver berani dalam lanskap ekonomi global yang kian tidak pasti.
Dengan kehati-hatian, ujarnya, strategi mitigasi yang matang, dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan ini berpotensi menjadi momentum kebangkitan industri Indonesia. “Perbaikan regulasi, kebijakan, dan lingkungan investasi harus menjadi prioritas agar industri dalam negeri tetap tumbuh,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. •um/rdn
