Operasional Kereta Cepat Jangan bebani APBN dan Harus Libatkan Tenaga Kerja Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi dan rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik meninjau langsung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Bandung, Kamis (31/10/2024).

Abdul Hadi mengatakan Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan operasional proyek infrastruktur yang digadang-gadang akan mempercepat mobilitas antara dua kota besar, Jakarta dan Bandung, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur tersebut.

Politisi PKS ini berharap agar pihak pengelola operasional KCJB terutama jajaran Direksi KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) berupaya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.

“Proyek besar ini harus mampu berjalan secara mandiri dengan efisiensi pengelolaan. Kami mengapresiasi keberadaan KCJB sebagai proyek yang prestisius dan menyadari membutuhkan waktu untuk BEP (break even point atau balik modal), namun diharapkan ke depannya, biaya operasional dan pemeliharaannya tidak perlu menggunakan dana APBN,” tegas Abdul Hadi.

Legislator Dapil NTB II ini menambahkan bahwa upaya untuk menjaga kemandirian proyek ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian tanpa menambah beban fiskal negara.

“Langkah ini penting agar APBN bisa fokus pada kebutuhan esensial lainnya yang lebih mendesak dan memerlukan anggaran besar,” imbuhnya.

Selain itu, Abdul Hadi menekankan pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, demi meningkatkan kesejahteraan di sepanjang jalur kereta cepat.

Kehadiran KCJB diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar. Abdul Hadi menambahkan bahwa Komisi V DPR RI berharap pihak pengelola dan pemerintah dapat lebih banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

“Dibutuhkan strategi konkret agar proyek besar seperti ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan dapat meningkat di sepanjang jalur kereta cepat ini,” ujar Abdul Hadi.

Selain menyoroti aspek pembiayaan dan tenaga kerja lokal, Abdul Hadi mendorong pihak operator untuk menerapkan strategi bisnis yang memungkinkan kereta cepat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas dan menarik bagi investor.

Ia mengimbau pihak terkait agar menggandeng mitra swasta dan memanfaatkan peluang pendapatan non-transportasi, seperti fasilitas komersial di stasiun dan area sekitar jalur kereta, sehingga tidak bergantung pada anggaran negara dan banyak menyerap lapangan pekerjaan dari masayarakat sekitar.

“Kami ingin melihat KCJB sebagai proyek yang berkelanjutan, menciptakan manfaat ekonomi yang besar, dan tetap ramah terhadap anggaran negara. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini dapat menjadi percontohan bagi pengembangan infrastruktur modern di Indonesia yang berorientasi pada kemandirian finansial serta bisa dirasakan kebermafaatanya seperti mengurangi kemacetan, kecil resiko kecelakaan, hemat biaya dan waktu bagi masyarakat yang mebutuhkannya,” kata Abdul Hadi menutup kunjungannya.

Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan KCJB dan memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa menjadi beban bagi APBN. •go/rdn