
Anggota DPR RI Agung Widyantoro saat membacakan Pandangan Fraksi atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Foto :.
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk memudahkan pemerintahan selanjutnya dalam melanjutkan dan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang telah diinisiasi sebelumnya,” ujar Agung Widyantoro mewakili Fraksi Partai Golkar saat membacakan Pandangan Fraksi atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah apresiasi terhadap RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya. Apresiasi ini diberikan atas adanya peningkatan anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 T serta anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 T.
“Peningkatan anggaran perlinsos ini sangat dibutuhkan untuk membantu serta melindungi lapisan masyarakat yang paling membutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih melanda dunia,” harapnya.
Dari sisi indikator ekonomi makro, Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang menargetkan laju inflasi pada level 2,5 persen. Namun untuk mencapai target tersebut, membutuhkan kerja keras serta kerja sama yang solid antar stakeholder terutama otoritas fiskal dan moneter.
“Terlebih pada 2025 nanti terdapat beberapa kebijakan yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung pada lonjakan harga-harga seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen serta wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tuturnya.
Kemudian dari sisi penerimaan dan belanja negara, Fraksi Partai Golkar juga memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah mengusulkan target pendapatan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.996,9 atau meningkat 6,9 persen dari Rp2.802,3 T pada APBN 2024. Namun untuk mencapai target tersebut juga dibutuhkan kerja keras mengingat adanya sejumlah tantangan seperti turunnya harga komoditas strategis dan belum optimalnya capaian lifting migas.
“Fraksi Partai Golkar berharap implementasi Core Tax System oleh Ditjen Pajak pada tahun 2025 dapat berjalan efektif guna memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan pendapatan pajak secara siginifikan,” ujarnya.
Adapun dari sisi defisit dan pembiayaan, Fraksi Partai Golkar menyambut baik usulan Pemerintah untuk tidak menggunakan pembiayaan yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada RAPBN 2025.
“Hal ini dapat memberikan kelonggaran pada Pemerintahan Presiden Terpilih yang akan datang untuk menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal pada tahun depan,” ucapnya. •gal/aha