E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h
/
/
Berita/Kesejahteraan Rakyat

Perlu Kerja Keras dan Evaluasi Capai Target Penurunan Stunting Hingga 14 Persen di 2024

Diterbitkan
Jumat, 10 Mei 2024 08.55 WIB
Bagikan:
Perlu Kerja Keras dan Evaluasi Capai Target Penurunan Stunting Hingga 14 Persen di 2024

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Dep/vel.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai diperlukan kerja keras dan evaluasi dalam rangka mencapai target prevalensi penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Menurut Kurniasih, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting harus bisa turun hingga 3,5 persen per tahun.

Kurniasih menyoroti bertambahnya anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah. Ia menilai penambahan anggaran tersebut ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023. Padahal, tegasnya, pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.

“(Target) penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi,” ungkap Kurniasih dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, yang terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.

“Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR”

“Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah. Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR,” ujar Politisi Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II ini.

Kurniasih menambahkan saat ini Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin masih efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sementara target prevalensi stunting 14 persen belum tercapai. Ia berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.

“Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting. Harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya, yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM,” terang dia.

Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Menkes Budi beralasan salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan. •rnm/rdn

Berita terkait

Petugas Perbatasan dan Imigrasi di Kaltara Perlu Perlindungan, Sarana, dan Dukungan Negara
Politik dan Keamanan
Petugas Perbatasan dan Imigrasi di Kaltara Perlu Perlindungan, Sarana, dan Dukungan Negara
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 Perlu Libatkan Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia
Kesejahteraan Rakyat
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 Perlu Libatkan Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia
Hetifah Soroti Penurunan Anggaran Badan Bahasa hingga 40 Persen di 2025
Kesejahteraan Rakyat
Hetifah Soroti Penurunan Anggaran Badan Bahasa hingga 40 Persen di 2025
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi IX
Sebelumnya

Meski Diatur dalam PMK, BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Ad Hoc Pemilu Tetap Diperlukan

Selanjutnya

Perlu Sinergi BPN Kanwil-Pemprov Bali Guna Selesaikan RDTR untuk Pembangunan

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(758)
  • Industri dan Pembangunan(2695)
  • Isu Lainnya(981)
  • Kesejahteraan Rakyat(2576)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3195)
  • Populer(416)
  • Uncategorized(1)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Dampak penutupan selat hormus

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h