Komisi II Dukung Netralitas ASN di Provinsi Aceh

PARLEMENTARIA, Aceh – Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (kunsfik) ke Provinsi Aceh dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal selaku Ketua Tim menyatakan dukungannya terhadap upaya yang telah dilakukan sejumlah stakeholder penyelenggara Pemilu 2024 di Kota Aceh, termasuk mengenai netralitas ASN.

“Untuk di Aceh, salah satu ingin kita lihat adalah bagaimana penyelenggaraan Pemilu itu dilaksanakan secara benar dan penuh dengan kejujuran, ini yang menjadi penekanan kami dari Komisi II. Oleh karena itu terkait dengan ini adalah soal netralitas semua pihak yang harus netral. Siapa mereka itu? Terutama dari ASN, kemudian dari TNI, POLRI dan pihak lain yang ada,” ungkapnya kepada Parlementaria di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (27/11/2023).

Menjelang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Provinsi Aceh telah melakukan sejumlah persiapan termasuk upaya dalam menjaga netralitas ASN. Upaya tersebut dilakukan mulai dari pihak Pemerintah, TNI, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh.

Dalam menjaga netralitas ASN, Pemerintah Aceh juga telah melakukan aksi penandatanganan pakta integritas terhadap semua pegawai baik PNS, PPPK, dan honorer.

Baik TNI dan Polda Aceh menyatakan telah membuat posko pengaduan dan siap menindak tegas atas aduan tindak kecurangan yang dilakukan ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Demikian pula dengan Kejaksaan Tinggi Aceh yang juga telah membuat posko pemilu sejumlah 23 buah sesuai dengan jumlah kota di Provinsi Aceh.

Kabinda Aceh juga siap untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu terutama untuk mengurangi gesekan saat kampanye dan menanggulangi berita palsu atau hoaks. Dalam menjaga netralitas ASN, Pemerintah Aceh juga telah melakukan aksi penandatanganan pakta integritas terhadap semua pegawai baik PNS, PPPK, dan honorer.

“Ini bagus sekali apa yang kami dapatkan evaluasi pada hari ini, kita melihat dari dekat. Hanya tinggal lagi kita memantau bagaimana kedepannya wujud dari apa yang dikatakan dari 4 atau 5 instansi yang sudah kita mintakan penjelasan soal netralitas mereka,” ujar Politisi Fraksi PPP itu. •gal/rdn